Verifikasi Partai Ajang Penilaian

Jakarta, Kompas - Sejumlah partai politik menjadikan verifikasi di Komisi Pemilihan Umum sebagai ajang untuk menilai loyalitas dan kinerja kadernya. Penilaian terutama dilakukan terkait dengan peran serta kader dalam memenuhi persyaratan verifikasi.

Persyaratan itu, antara lain, pengumpulan kartu tanda anggota (KTA) partai yang untuk setiap kota/kabupaten minimal berjumlah 1.000 lembar atau seperseribu dari penduduk daerah itu.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Golkar mengerahkan kader-kader mereka, termasuk yang menjadi anggota DPR, untuk membantu mengumpulkan KTA. Partai Golkar bahkan meminta setiap kadernya yang menjadi anggota DPR mengumpulkan 10.000 KTA.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Achmad Basarah, Rabu (5/9), di Jakarta, menuturkan, pengurus partai di setiap tingkatan menjadi penanggung jawab pengumpulan KTA. ”Kerja saat verifikasi menjadi salah satu bahan untuk evaluasi kepengurusan yang rutin dilakukan PDI-P setiap enam bulan,” ujarnya.

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengatakan, persyaratan yang paling krusial adalah kepemilikan KTA. PPP baru menyelesaikan KTA di 30 provinsi. ”Tinggal NTT (Nusa Tenggara Timur), Papua, dan Papua Barat yang jumlah KTA-nya masih kurang,” ujarnya.

Kerja keras

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, mengatakan, semua kader partainya diminta tidak meremehkan proses verifikasi. ”Kami tidak khawatir, tetapi harus kerja keras secara kolektif,” kata Nasir.

Ketua Partai Hanura Akbar Faizal menyatakan, konsolidasi yang selama ini terus dilakukan membuat partainya siap menghadapi verifikasi di KPU. Apalagi Partai Hanura memiliki anggota legislatif di berbagai tingkatan, sekitar 1.000 orang.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional juga turut sibuk mengawasi pengumpulan KTA di daerah pemilihan (dapil) masing- masing. Sekretaris F-PAN Teguh Juwarno, misalnya, terus memantau pengumpulan KTA di dapilnya di Brebes dengan berkomunikasi melalui telepon.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta seluruh tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli anggota untuk membantu persiapan verifikasi. Jika tak membantu, para tenaga ahli diancam tak akan digaji untuk September.

Ketua KPU Husni Kamil Manik yakin pelaksanaan tahapan pemilu akan berlangsung sesuai jadwal. KPU mengerahkan 170 personel untuk memverifikasi berkas-berkas administratif parpol. Dari 73 parpol yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, baru 25 parpol yang mendaftar. (nwo/nta/ina)