Soal Iklan Jokowi, Panwaslu Panggil Lembaga Sensor dan Pengawas Iklan

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta akan memanggil Lembaga Sensor Film dan Badan Pengawas Periklanan dalam memproses laporan iklan yang diduga kampanye di luar jadwal oleh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).

"Hari ini, kami sudah mendapat klarifikasi dari kedua lembaga penyiaran, MetroTV dan TVOne, terkait iklan APPSI sehingga bisa terekonstruksi. Selanjutnya, kami akan memanggil Lembaga Sensor Film terkait konten, kenapa iklan itu bisa lolos dan kami butuh Badan Pengawas Periklanan sebagai saksi ahli terkait kode etik," kata Ketua Panwaslu DKI Ramdansyah di Kantor Panwaslu Jakarta, Kamis (6/9/2012).

Ia mengatakan, status kasus iklan tersebut masih akan dikaji dan terus direkonstruksi. Penayangan iklan tersebut telah dihentikan sejak 27 Agustus 2012). Apabila terbukti ada pelanggaran pidana, maka akan terkena sanksi sesuai Pasal 116, yaitu setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal, minimal sanksinya adalah 15 hari atau maksimal satu bulan penjara atau denda sebesar Rp 100.000 dan maksimal Rp 1 juta.

Selama dalam proses penanganan masalah ini, Panwaslu sudah memanggil dua tim pasangan calon gubernur DKI Jakarta pada Kamis (30/8/2012) lalu. Pada Sabtu (1/9/2012), seharusnya Ketua Umum APPSI Prabowo Subianto dijadwalkan untuk memenuhi panggilan Panwaslu. Akan tetapi, Prabowo berhalangan hadir sehingga pemanggilan dijadwalkan ulang pada hari ini, Senin (3/9/2012). Prabowo kembali mangkir karena sedang tidak berada di Indonesia.

"Secara formal kita akan panggil pihak terkait, sementara itu kita akan meminta Komisi Penyiaran daerah agar stasiun televisi untuk tidak menyiarkan dulu materi yang dipermasalahkan karena diduga melanggar P3 SPS. Menurut SK KPU DKI nomor 13 Tahun 2011, kampanye putaran kedua itu baru dimulai tanggal 14,15, dan 16 September 2012 mendatang. Itupun hanya berupa penajaman visi dan misi," ujarnya.

Permasalahan ini bermula dari laporan tim advokasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Tim tersebut melaporkan adanya iklan kampanye di luar jadwal pasangan calon Jokowi-Basuki. Iklan tersebut sudah disiarkan oleh beberapa stasiun televisi swasta.

Tim Foke-Nara selanjutnya menyebutkan bahwa iklan tersebut tidak gentle karena mendompleng Asosiasi Pedagang Pasar. Tim Foke-Naara juga memberikan, barang bukti berupa rekaman dalam bentuk DVD iklan di beberapa stasiun televisi swasta.

Iklan itu disiarkan oleh Trans7, MetroTV, TVOne, dan TransTV serentak pada 27 Agustus 2012. Terdapat dua versi iklan Jokowi-Basuki yang sudah tayang di televisi. Salah satu versi iklan itu menampilkan Prabowo sebagai Ketua Umum APPSI.

Dalam iklan itu, terdengar narasi oleh Prabowo yang mengatakan, "Saya Prabowo Subianto, Ketua APPSI. Para pedagang kecil, pekerja, kaum ibu adalah tulang punggung ekonomi Jakarta dan Indonesia. Namun, hidup mereka semakin berat harga pangan dan bahan bakar terus meningkat, dan ketika pedagang tradisional susah menjual barangnya, barang dagangannya terjangkau, mereka terusir hypermarket. Oleh karena itu, pedagang pasar dan seluruh warga Jakarta butuh pemimpin tegas seperti Joko Widodo. Di Solo, Jokowi membangun sebuah pusat perdagangan baru untuk menyelamatkan lapangan pekerjaan bagi pedagang kecil dan membantu mereka mendapatkan penghasilan. Saya Prabowo Subianto memilih Jokowi-Basuki untuk Jakarta yang lebih baik."

Sementara itu, dalam versi lain tampak gambar Joko Widodo menggunakan baju kotak-kotak dan para pedagang pasar. Dalam narasi itu disebutkan: "20 September, masyarakat Jakarta punya dua pilihan. Ada Jakarta dalam lima tahun lalu banjir, kurangnya fasilitas kesehatan, dan harga meningkat. Atau, kita dapat membangun Jakarta yang baru dengan Jokowi. Jokowi sudah membuktikan bahwa ia mampu memperbaiki lalu lintas, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan fasilitas kesehatan yang terjangkau. Mari kita bangun Jakarta yang baru dan pemimpin yang dapat kita percaya membuat perubahan. Jokowi."