Buruh Makin Menekan

jakarta, kompas - Tekanan kalangan buruh makin kuat. Penyisiran dan main ancam kerap dialami pengusaha. Kewajiban untuk mengangkat tenaga alih daya menjadi karyawan tetap juga merepotkan pengusaha. Daya saing investasi bisa makin turun apabila hal ini tak ditangani.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, di Jakarta, Kamis (6/9), mengatakan, permasalahan ketenagakerjaan berpengaruh besar dalam menurunkan daya saing Indonesia.

”Faktor ketenagakerjaan pengaruhnya besar karena teman- teman pekerja ada yang main sweeping, main mengancam, tidak boleh tenaga alih daya segala,” kata Sofjan saat ditemui di sela Konferensi Bisnis Internasional memperingati 30 tahun Sekolah Bisnis Prasetiya Mulya di Hotel Mulia.

Sofjan mengatakan, satu atau dua perusahaan mulai mengancam dan sudah ada yang memutuskan tutup.

”Daripada buruhnya bikin ribut, dia tidak tahan juga karena harus bersaing dengan barang-barang impor. Menurut saya, kondisi ini harus dijaga agar jangan sampai meluas karena efeknya bukan main,” tutur Sofjan.

Menurut Sofjan, dua masalah besar yang menurunkan daya saing adalah birokrasi yang korup sehingga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan tidak adanya infrastruktur.

”Itu dua hal yang paling utama, yang kami lihat paling banyak diomongkan, tetapi enggak dikerjakan,” kata Sofjan.

Keterbukaan

Sementara itu dalam dialog Sinergitas Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang diadakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Tenaga Kerja 1988-1993, Cosmas Batubara, mengatakan, konflik hubungan industrial meningkat karena ada kepentingan berbeda.

”Manajemen mau untung sebesar-besarnya dan pekerja juga ingin upah terus naik,” ujar Cosmas.

Perbedaan ini harus disatukan dalam kesamaan kerangka berpikir dan cara pandang dalam hubungan industrial. Artinya adalah pengusaha juga harus memahami kebutuhan buruh untuk menyejahterakan keluarga dan, sebaliknya, buruh harus mengerti kendala operasional perusahaan.

Cosmas yang juga Presiden Komisaris PT Multi Bintang Indonesia menjelaskan, dia membangun hubungan industrial yang harmonis dengan memfasilitasi dialog rutin antara manajemen dan serikat pekerja dengan penuh keterbukaan.

”Direktur utama dan para pengurus serikat pekerja duduk di sebelah saya. Manajemen menjelaskan kinerja dengan data dan serikat pekerja bisa bertanya kenapa laba turun dan sebagainya. Jadi, keterbukaan sangat membantu menciptakan hubungan industrial yang kondusif,” ujar Cosmas

Sementara itu Sarman Simanjorang, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Provinsi DKI Jakarta, mengatakan, pemerintah pusat diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan baru tentang upah tahun depan karena dikhawatirkan akan semakin membebani pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.

(HAM/CAS/ARN)