Bangun Dulu Pelabuhan

Jakarta, Kompas - Pemerintah didorong untuk fokus terlebih dahulu dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan. Bahkan, apabila perlu, mengalokasikan lebih banyak anggaran bagi pelabuhan sebagai langkah nyata untuk meningkatkan efisiensi logistik.

”Sangat dibutuhkan dana tambahan dan dukungan pemerintah, terutama untuk masa sekarang, karena memang pemerintah terlambat. Padahal, pintu masuk ekonomi datangnya dari laut,” kata Ketua Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia Wahyono Bimarso, Senin (10/9), saat dihubungi di Makassar.

Dalam Laporan Daya Saing Global 2012-2013, khususnya terkait dengan kualitas infrastruktur pelabuhan, posisi Indonesia cukup buruk, yakni di peringkat ke-104. Dengan demikian, kualitas pelabuhan di Indonesia di bawah Malaysia (peringkat ke-21), Thailand (ke-56), Kamboja (ke-69). Meski sama-sama negara kepulauan, Kanada jauh lebih baik di peringkat ke-16.

Menurut Wahyono, pemerintah terlalu memedulikan pembangunan jalan. Akibatnya, jalan pula yang akhirnya terbebani lalu lintas pengangkutan barang. Menurut Wahyono, seharusnya infrastruktur jalan lebih untuk pengangkutan penumpang.

”Saya mendorong perbaikan fasilitas Pelabuhan Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Teluk Bayur secepat mungkin,” kata Wahyono. Dia mendukung penuh inisiatif swasta (Pelindo II) yang sebelumnya mengeruk alur Pelabuhan Bengkulu sehingga kapal besar dan kapal batubara dapat memasuki pelabuhan.

Wahyono menyarankan, pemerintah sebaiknya menunda pembangunan Pelabuhan Cilamaya. ”Jika dengan APBN, tidak akan ada sisa dana APBN untuk membangun pelabuhan di Indonesia timur,” ujarnya.

Otoritas pelabuhan

Sementara itu, Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember Daniel Rosyid mengatakan, muatan dalam UU Pelayaran harus diimplementasikan oleh otoritas pelabuhan.

”Ke depan, otoritas pelabuhan harus lebih aktif mempromosikan bisnis di pelabuhan,” ujarnya. Berdasarkan UU Pelayaran yang baru, otoritas pelabuhan merupakan wakil regulator untuk pengembangan pelabuhan.

(RYO)