Ketua Fraksi PDIP DKI: Jamkesda Dijadikan Alat Politik Cagub

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa muncul intimidasi pada warga di sebagian wilayah Jakarta terkait penerbitan kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta HE Syahrial mengatakan, proses penerbitan Jamkesda yang seharusnya diperoleh oleh warga Jakarta yang kurang mampu justru dijadikan alat politik yang mengarahkan untuk memilih cagub-cawagub tertentu.

"Kami memang menemukan terjadi hal itu. Ada paksaan untuk memilih cagub-cawagub tertentu yaitu pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli," kata Syahrial di Ruang Panitia II, DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/9/2012).

Adapun beberapa wilayah yang mengalami intimidasi ini yaitu RW 05 Kelurahan Makasar, RW 07 dan RW 10 Kelurahan Palmeriam, RW 04 Kelurahan Kebon Manggis, RW 04 Kelurahan Utan Kayu Selatan, RW 04 Kelurahan Jatinegara-Cakung dan RW 07 Kelurahan Cipinang Besar Utara.

"Jamkesda ini kan harusnya berprinsip sebagai sarana pelayanan publik dan bukan sebagai alat politik cagub," ujar Syahrial.

Ia menambahkan bahwa awalnya ada aduan dari masyarakat bahwa adanya pembagian Jamkesda yang tidak merata. Ada warga kurang mampu di sejumlah RW yang memenuhi syarat justru tidak memperoleh Jamkesda, sementara RW lain sudah memperolehnya.

"Kenapa tidak merata? Ini kan sudah ada datanya yang jelas. Ini kan namanya sebuah pelanggaran kebijakan publik jika program sosial yang berasal dari uang rakyat malah digunakan untuk kepentingan politik Pilkada," tuturnya.