Sosialisasi Jamkesda Dianggap Tidak Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyayangkan sosialisasi kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang tidak transparan. Akibatnya, tidak semua instansi pemerintah daerah dan masyarakat mengetahui tentang teknis pelaksanaannya.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta yang juga anggota Fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo mengatakan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab terhadap Jamkesda ini terkesan menyembunyikan proses-proses terkait Jamkesda ini.

"Kenapa sosialisasi sembunyi-sembunyi? Tidak pernah disampaikan secara teknis oleh Dinas Kesehatan," kata Rio di Ruang Panitia II DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/9/2012).

Ia menjelaskan bahwa pada rapat kerja pada bulan Juni lalu, Fraksi PDIP mempertanyakan pada Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengenai prosedur warga yang berhak atas Jamkesda ini. Dijelaskan bahwa Jamkesda ini diperuntukkan bagi warga yang sudah memiliki SKTM atau bagi warga tidak mampu yang belum terdaftar maka mendaftarkan diri ke RT/RW atau Puskesmas.

"Sebenarnya kan datanya sudah ada di RT/RW. Tapi faktanya tidak seperti itu. Puskesmas juga tidak terlihat berperan aktif. Ke depannya ada rencana untuk memanggil Dinas Kesehatan melalui komisi di DPRD," ujar Rio.

Ia menjelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program JPK Jamkesda sebesar Rp 677.125 miliar saat penetapan APBD 2012 dan bertambah menjadi Rp 716 miliar saat APBD Perubahan 2012. Anggaran ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

"Kebijakan anggarannya tidak masalah. Kebijakan operasionalnya yang bermasalah," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, penerbitan Jamkesda kepada warga disebut ditunggangi aksi politik dari salah satu cagub yang tengah berkuasa yaitu Fauzi Bowo. Hal ini terjadi karena sosialisasi dan peran aktif unit terkait tidak transparan dan tidak berjalan semestinya.