Kinerja KPU DKI dan Panwaslu Masih Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta masih dipertanyakan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua, 20 September 2012. "Performa kerja KPU DKI Jakarta akan menentukan mutu pemilihan gubernur putaran kedua ini, selain meningkatkan kualitas kerjanya, juga memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur DKI putaran pertama," kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Yusfitriadi, di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis (13/9/2012).

Selain itu, ia juga mengatakan khususnya kinerja Panwaslu DKI masih dipertanyakan oleh berbagai kalangan sampai saat ini. "Banyaknya pengaduan pelanggaran dan masalah pada putaran pertama yang tidak dikelola dengan baik, juga perihal ketegasan dalam menangani pelanggaran dan permasalahan," kata Yusfitriadi.

Melihat kerawanan tersebut, menurutnya, pengawalan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada DKI merupakan suatu kehendak yang didasari keprihatinan luhur, demi tercapainya pemilu yang berkualitas.

Adapun keberadaan Forum e-Democracy (FeD) Jakarta yang digandeng oleh Panwaslu DKI untuk mencegah praktik jual beli suara yang berlangsung pada putaran kedua, juga masih dipertanyakan oleh JPPR. "FeD sebuah LSM yang belum jelas 'jenis kelaminnya', apakah lembaga survei, lembaga pemantau, atau lembaga yang didesain untuk kepentingan-kepentingan tertentu," kata Yusfitriadi.

Keberadaan FeD akan membuat second opinion hasil real count, berbasis media elektronik. Pada tataran implementasi dan implikasinya, dikatakan Yusfitriadi, selain tidak sederhana, dikhawatirkan akan memunculkan permasalahan baru.