Jokowi Pertanyakan Pembagian Jamkesda Fauzi Bowo

SOLO, KOMPAS.COM - Joko Widodo angkat bicara terkait pembagian kartu Jamkesda (Jaminana Kesehatan Daerah) kepada warga nelayan di Jakarta Utara oleh Fauzi Bowo. Menurut Jokowi, seharusnya pembagian tersebut dilakukan lima tahun yang lalu, bukan menjelang pilkada.

"Kalau pembagian kartu tersebut lima tahun yang lalu dengan sistem yang baik, ya kan, maka masyarakat akan merasakan manfaatnya. Namun apabila dibagikan seminggu sebelum Pilkada, kan membuat masyarakat berpikir ada apa?" kata Jokowi di Balaikota Solo, Kamis (13/9/2012).

Jokowi pun hanya tersenyum saat disinggung program tersebut mirip dengan program kampanyenya yang berupa Kartu Pintar dan Kartu Sehat.

Pembagian Jamkesda ini sebelumnya juga mendapat sorotan dari Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta HE Syahrial. Menurutnya, proses penerbitan Jamkesda yang seharusnya diperoleh oleh warga Jakarta yang kurang mampu justru dijadikan alat politik yang mengarahkan untuk memilih cagub-cawagub tertentu.

Sementara anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta yang juga anggota Fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo mengatakan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab terhadap Jamkesda ini terkesan menyembunyikan proses-proses terkait Jamkesda ini.

Ia menjelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program JPK Jamkesda sebesar Rp 677.125 miliar saat penetapan APBD 2012 dan bertambah menjadi Rp 716 miliar saat APBD Perubahan 2012. Anggaran ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Namun pengelolaannya, menurut dia, terkesan sembunyi-sembunyi.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada 11 September lalu, Fauzi Bowo membagikan kartu Jamkesda kepada ribuan warga yang berkumpul di Gelanggang Remaja Cilincing, Jakarta Utara. Selain kartu Jamkesda, Fauzi Bowo juga membagikan sembako.