Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Pemaksaan Hak Suara Melanggar HAM

Kompas.com - 13/09/2012, 21:53 WIB
Joe Leribun

Penulis

KOMPAS.com - Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Kabul Supriyadhie menyatakan pemaksaan terhadap seseorang agar memilih kandidat tertentu merupakan pelanggaran HAM. "Tidak ada alasan etnis tertentu memilih etnis tertentu. Hak memilih itu HAM, sehinga dia juga akan memilih sesuai yang ia inginkan, etnis apa pun, dia boleh memilih siapa pun, tidak terkait etnis dan agama," jelas Kabul.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi laporan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Foke-Nara saat mengikuti Lebaran Bamus Betawi di Jakarta Utara, Senin (10/92012).

Koordinator Tim Advokasi Jakarta Baru, Habiburokhman yang melaporkan kasus ini kepada Komnas HAM mengadukan pernyataan Nachrowi Ramli yang meminta orang Betawi keluar dari Betawi jika tidak memilih orang Betawi serta ancaman penarikan e-KTP oleh Fauzi Bowo.

"Pernyataan Nachrowi yang kami persoalkan adalah 'pada tanggal 20 September, silakan keluar dari Betawi jika tak pilih orang Betawi'. Adapun Foke menyatakan 'saya pikir semua orang Betawi kompaklah kali ini, tetapi kalau masih ada juga yang nekat, ya, enggak pape, lu kasih tau aja ama saya, entar saya cabut e-KTP-nya'," papar Habiburokhman, menirukan ucapan Nara dan Foke.

Menurut Komnas HAM, sebagai negara dengan sistem demokrasi, hak untuk memilih dan memiliki keyakinan politik, telah diatur dalam Pasal 23 Ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

"Tentunya statemen seperti yang dilaporkan ini melanggar HAM. Orang yang bisa memimpin Jakarta adalah orang yang memiliki kapasitas tertentu sebagai pemimpin, bukan karena etnisnya. Kalau dia dari etnis tertentu tetapi koruptor gimana?" jelas Kabul.

Ia pun mengimbau agar proses menuju pilkada putaran kedua DKI Jakarta jangan sampai mencederai hak asasi manusia, misalnya dengan melakukan intimidasi untuk memilih pasangan calon gubernur tertentu. "Intinya biarkan warga memilih seorang pemimpin yang menurutnya mampu memimpin di Jakarta. Nggak ada paksa-paksaan, apalagi pencabutan KTP. Memangnya Jakarta punya warga Betawi, apalagi ini ibu kota," jelas Kabul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com