Ini Alasan Nachrowi Ramli Dampingi Fauzi Bowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Menurut calon wakil Gubernur DKI Jakarta, Nachrowi Ramli, Fauzi Bowo adalah sosok yang berpengalaman dalam memimpin Jakarta. Pandangan ini menjadi alasan utama baginya dalam mendampingi Fauzi Bowo sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.

"Kenapa saya kemudian pilih Pak Fauzi, bukan sama Ahok atau Alex? Saya mesti dukung orang yang jelas, orangnya sudah bekerja, berpengalaman, tahu persis Jakarta dan konsepnya jelas tentang Jakarta, itu yang saya pilih. Yang lain cuma ngasih liat gambar," tegas pria yang akrab disapa Nara ini.

Pernyataan tersebut disampaikannya ketika menghadiri acara halal bi halal dan silaturahmi FKPPI (Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri) di Gedung Trisula Jl. Menteng Raya No.35, Jakpus, Sabtu (15/92012).

Nachrowi Ramli menegaskan, pengalaman Fauzi Bowo sebagai seorang birokrat bila dipadukan dengan pengalamannya sebagai purnawirawan akan melahirkan Jakarta yang aman, sejahtera, dan maju di masa yang akan datang.

"Kesejahteraan masyarakat Jakarta tidak bisa ditawar lagi. Masyarakat harus segera mendapatkan kesejahteraan karena itu hak mereka," lanjutnya.

Menanggapi masih banyaknya pemukiman kumuh pinggir kali di Jakarta, ia pun menjelaskan bahwa hal tersebut bukan semata-mata karena tidak adanya perhatian dari pemerintah, tetapi juga karena faktor budaya. "Orang di pinggir kali susah diajak ke rumah susun, kadang-kadang mereka juga nggak mau. Tinggal di rusun dan rumah biasa beda culturenya. Mau dibikin kaya di Singapura, belum tentu mau," jelasnya.

Calon wakil gubernur yang berpasangan dengan Fauzi Bowo ini juga turut membantah pernyataan berbagai kalangan yang menilai angka korupsi Pemda DKI Jakarta adalah yang tertinggi di Indonesia. Menurutnya, ada kalangan tertentu yang salah tafsir terhadap data yang dikeluarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Saya kritisi dulu tolong informasi tentang "kebocoran" di Pemda DKI Jakarta dikonfirmasi kebenarannya. Seperti PPATK, menyatakan ada kebocoran di Pemda DKI, itu tidak betul, ternyata PPATK tidak pernah mengatakan seperti itu," jelasnya.

Dikatakan Nachrowi, seandainya ada kasus korupsi di Pemda DKI Jakarta, tentunya KPK atau pihak berwajib lainnya telah menindaklanjutinya. "Kalau ada kebocoran, barang tentu pemimpin harus ikut bertanggung jawab dan kita akan lakukan kontrol yang keras," tegas Nara.