Rieke: Pemerintah Belum Berpihak pada Buruh Migran

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Dyah Pitaloka mengungkapkan kebijakan politik anggaran Pemerintah terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau buruh migran masih sangat rendah. Hal tersebut membuktikan pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada pahlawan devisa tersebut.

"Kebijakan politik anggaran pemerintah memperlihatkan jika instansi pemerintah terkait yaitu Kemenakertrans tidak berpihak terhadap TKI. Anggaran yang dialokasikan terhadap TKI terlampau kecil," ujar Rieke di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/9/2012).

Rieke berpendapat, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk TKI harus dinaikkan. Anggaran tersebut, lanjutnya, tidak difokuskan pada buruh migran saja, namun juga buruh dalam negeri serta transmigrasi.

Dia mencatat, setidaknya anggaran di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) hanya sebesar Rp 300 miliar. Hal tersebut tidak sebanding dengan problematika kasus yang luar biasa dialami oleh buruh migran di tempat perantauan.

Hal tersebut, menurut Rieke, juga berlaku di alokasi anggaran Satuan Tugas TKI yang per tahun hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk TKI.

"Memang ada persoalan birokrasi dan kebijakan politik anggaran. Devisa untuk TKI ditargetkan Rp 70 triliun, tiap berangkat dipungut 15 dollar ditambah Rp 500.000. Sedangkan per tahun minimal 500.000 orang yang diberangkatkan menjadi buruh migran," paparnya.

Rieke menegaskan sebelum berangkat, buruh migran tersebut sudah menambah pemasukan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun jika dirinci lagi alokasi anggaran untuk buruh migran masih sangat miris.

Biaya perlindungan buruh migran, lanjut Rieke, tidak ada di BNP2TKI dan Satgas TKI tapi adanya di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Anggaran perlindungan TKI di Kemenlu tersebut juga masih belum memberikan titik terang, dalam artian alokasi anggaran belum tahu diketahui publik dan prioritas anggaran perlindungan buruh migran juga masih belum jelas.

Rieke menambahkan, jumlah TKI di luar negeri sekitar 7 juta orang, belum TKI yang masih berada di dalam negeri. Beberapa kementerian sudah mengajukan anggaran, namun terdapat banyak anggaran yang kurang sesuai dengan yang diperlukan TKI. Postur anggaran setiap kementerian juga masih banyak keganjilan.

"Banyak anggaran tidak jelas dan aneh, misal di Kemenkes ada dana mengatasi kecoa dan lalat, sebesar Rp 1,5 miliar. Ada lagi untuk membeli kendaraan bermotor sebesar Rp 700 juta. Pokoknya untuk monitoring dan evaluasi itu anggarannya tinggi sekali tapi untuk TKI kecil," pungkas Rieke.