Marak Pungli di Sekolah, Warga Palopo Demo

PALOPO, KOMPAS.com - Maraknya pungutan liar (pungli) yang dilakukan pihak guru terhadap siswa mengakibatkan ratusan orang yang terdiri dari warga, mahasiswa dan pelajar yang mengatasnamakan diri Front Oposisi Rakyat Indonesia (Fori) Kota Palopo berunjuk rasa di gedung DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Kamis (20/9/2012) siang.

Dalam orasinya, massa mendesak agar anggota DPRD selaku lembaga pengawas segera mengambil tindakan terkait masih maraknya pungli di sejumlah sekolah yang ada di Palopo. "Program pendidikan gratis yang selama ini dibangga-banggakan pemerintah hanya omong kosong belaka. Buktinya, siswa masih dibebani dengan sejumlah biaya yang tidak masuk diakal," kata Kamal, Koordinator Fori Kota Palopo, saat menggelar orasi.

Dari hasil investigasi yang dilakukan Fori, siswa kelas satu dan dua di SMA Negeri 5 Palopo dibebani biaya Rp 1 juta per orang untuk membangun aula, pemasangan paving blok, dan tiang bola basket. Hal yang sama terjadi di SMA Negeri 6, SMK Negeri 4, dan SMP Negeri 8 Palopo.

Di SMA 6, siswa diwajibkan membayar Rp 999.000 untuk pengadaan mobiler, di SMK 4 siswa kelas satu dan dua dibebani biaya Rp 300.000 untuk pemasangan instalasi listrik. Demikian halnya di SMP 9, siswa kelas dua dibebani biaya Rp 200.000  per siswa untuk pengadaan mobiler. Ironisnya, hal ini dilakukan atas persetujuan kepala sekolah dan komite.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, siswa tidak lagi dibebani biaya untuk pembangunan fisik dan mobiler karena hal tersebut wajib dianggarakan dalam APBD. "Maka dari itu kami mendesak DPRD segera mengambil tindakan terkait praktek pungli tersebut. Kami juga mendesak agar Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo, M Yamin dicopot dari jabatannya karena dinilai telah melakukan pembiaran terhadap praktik pungli di sekolah," tegas William selaku kordinator aksi.

Menyikapi desakan massa, anggota DPRD Kota Palopo dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Alimuddin Nur, menyatakan pihaknya akan segera memanggil kepala sekolah dan ketua komite masing-masing sekolah yang disinyalir melakukan pungli.

Alimuddin menyatakan pihaknya akan mengupayakan agar pembangunan fisik di sejumlah sekolah dapat dianggarakan dalam APBD tahun 2013. "Tentu kita akan panggil kepala sekolah dan ketua komitenya. Tapi yang mengherankan bagi kami karena selama melakukan reses, kami tidak menemukan kasus seperti ini," ungkap Alimuddin.

Usai berdialog dengan anggota DPRD, massa lalu membubarkan diri namun mereka mengancam akan kembali turun melakukan aksi jika saja tuntutan mereka tidak direalisasikan.