Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Minta Jokowi Laporkan Penerimaan Mobil Innova

Kompas.com - 23/09/2012, 19:02 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melapor ke KPK jika sudah menerima mobil Innova putih dari tim kampanyenya.

Juru Bicara KPK, Johan Budi menilai, pemberian mobil tersebut bisa saja tergolong gratifikasi. "Silahkan laporkan ke KPK," kata Johan melalui pesan singkat kepada wartawan, Minggu (23/9/2012).

Menurut Johan, jika sudah dilaporkan, Direktorat Gratifikasi KPK akan meneliti apakah penerimaan mobil itu termasuk gratifikasi atau tidak.

Sebagai seorang penyelenggara negara, Jokowi yang hingga kini masih menjabat sebagai Walikota Solo, wajib melaporkan segala jenis penerimaan. Hal itu diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pegawai negeri dan penyelenggara negara diwajibkan melaporkan hadiah yang diterimanya ke KPK. Apabila penerimaan tersebut tidak dilaporkan ke KPK melebihi 30 hari, maka akan dianggap sebagai penerimaan suap.

Beberapa waktu lalu, Bendahara Timses Prasetyo E Marsudi menjelaskan, dana pembelian mobil bernomor B1 JKW ini berasal dari patungan para relawan dan partai pengusung, PDI-P dan Gerindra, yang sudah terkumpul sejak putaran pertama.

"Sempat kami pada saat ngobrol-ngobrol, waktu ada saya, Pak Ketua (Ketua Timses Boy Sadikin), dan relawan, maka patunganlah kami. Ada yang kasih Rp 200.000, ada yang Rp 500.000, terkumpullah uang itu pada pertengahan putaran pertama seharga mobil Kijang Innova. Saya enggak mau menyebut angkalah," kata Prasetyo.

Prasetyo mengelak menyebut harga mobil untuk Jokowi itu. Namun, harga pasaran Kijang Innova V A/T Luxury Bensin pada September 2012 ini sekitar Rp 300 juta.

Menurutnya, tujuan pemberian mobil itu agar Jokowi bisa kerja lebih baik lagi jika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan, jenis mobil untuk Jokowi mempunyai cerita tersendiri.

"Tim kampanye, partai, dan relawan, adalah mobil itu untuk kerja Pak Jokowi karena kebetulan Pak Jokowi suka naik Innova. Dia kampanye naik Innova, dia menang naik Innova, kerja juga naik Innova. Jadi, itulah kisahnya," tutur Prasetyo  yang merupakan Wakil Ketua DPD DKI Jakarta PDI-P.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

    PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

    Nasional
    PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

    PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

    KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

    Nasional
    Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

    Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

    Nasional
    Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

    Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

    Nasional
    Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

    Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

    Nasional
    Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

    Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

    Nasional
    Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

    Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

    Nasional
    Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

    Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

    Nasional
    Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

    Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

    Nasional
    Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

    Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

    Nasional
    Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

    Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

    Nasional
    Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

    Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

    Nasional
    Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

    Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

    Nasional
    Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

    Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com