Pemerintah Perlu Segera Tanggapi Mogok Massal

BEKASI, KOMPAS.com — Pemerintah pusat harus segera mengambil kebijakan untuk menanggapi mogok massal  buruh dan pekerja, Senin (3/10/2012).

Demikian diutarakan Ketua Apindo Kabupaten Bekasi Darwoto. "Mogok massal jelas mengakibatkan seluruh proses produksi terhenti," katanya.

Padahal, ribuan perusahaan di tujuh kawasan industri di Kabupaten Bekasi menopang 70 persen ekspor nonmigas nasional. "Kalau tidak ada respons dari pemerintah pusat, iklim investasi bisa tidak kondusif," kata Darwoto.

Tuntutan buruh dalam mogok massal adalah penghapusan sistem kerja kontrak dan sistem kerja outsourching atau alih daya. Selain itu, buruh menolak upah murah yang dianggap tidak manusiawi. Buruh juga menghendaki jaminan kesehatan.

Ketiga tuntutan itu merupakan domain pemerintah pusat. Mogok massal juga berlangsung secara nasional di 80 kawasan industri se-Indonesia.