Program Kampung Deret Jokowi Disambut Positif

JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan (DPGP) DKI Jakarta memberikan apresiasi kepada program Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2012-2017, Joko Widodo, yang memiliki program membuat Kampung Deret di Bukit Duri, Jakarta Selatan, atau di sekitar Kali Ciliwung. DPGP DKI Jakarta juga akan menyelaraskan rencana pembangunan permukiman dengan kebijakan gubernur baru yang memprioritaskan penataan kawasan kumuh di DKI Jakarta.

"Kami akan survei dulu di lapangan, harus ada detailnya lahan mana yang dipakai dan dikembangkan. Itu gagasan bagus," kata Kepala DPGP DKI Jakarta Novizal, di acara Sosialisasi Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D), di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis (4/10/2012).

Ia mengatakan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bertugas di bawah Gubernur DKI Jakarta. Dengan demikian, apa pun kebijakan yang diambil oleh pimpinan harus dilakukan.

Dikatakan oleh Novizal, untuk membangun Kampung Deret membutuhkan dana yang besar.

"Untuk pembangunan di satu kawasan saja membutuhkan dana sekitar Rp 18-Rp 20 miliar. Dana tersebut tidak hanya untuk pembangunan gedung, tetapi juga untuk penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas," ujarnya.

Selanjutnya, DPGP DKI juga mendukung rencana pembangunan rumah susun terpadu yang berdiri di lahan milik Pemprov DKI Jakarta.  Hal ini mengingat untuk pembebasan lahan di Ibu Kota dibutuhkan biaya yang sangat besar sehingga bisa dimanfaatkan lahan pasar tradisional yang di atasnya dibangun rumah susun.

"Kita juga sudah melakukan kajian pasar tradisional dilengkapi dengan puskesmas dan hunian di atasnya," katanya.

DPGP DKI, kata Novizal, sedang menyusun anggaran untuk 2013. Dalam anggaran tersebut dimungkinkan juga anggaran untuk pembangunan rumah deret dan rumah susun terpadu untuk dimasukkan.

"Kita tidak bisa membangun tanpa perencanaan yang matang. Studi memang melalui konsultan, tapi untuk studi awal oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah dulu," katanya.

Sementara itu, terkait program pembangunan rumah susun murah di kawasan bisnis, seperti Sudirman dan Thamrin, Novizal mengatakan, semuanya mungkin bisa dilaksanakan asalkan lahan dalam wilayah itu masih tersedia.

"Sepanjang lahannya tersedia kemungkinan bisa, misalnya di Thamrin ada Perumnas Kebon Kacang. Namun, itu bukan kebijakan dari Dinas Perumahan. Kita lihat apakah ada revitalisasi. Kami ikut mendukung sepanjang untuk pelayanan warga DKI," kata Novizal.

Sebelumnya, calon gubernur DKI Jakarta terpilih, Joko Widodo, telah menyiapkan sejumlah perencanaan pembangunan Ibu Kota. Salah satunya dengan memprioritaskan pembangunan di DKI Jakarta dari kawasan pinggiran. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang selama ini dirasa cukup mencolok di Jakarta.

Bahkan, setelah dilantik, dia akan langsung berkoordinasi dengan jajaran Pemprov DKI untuk meminta data wilayah kumuh untuk dilakukan penataan wilayah yang lebih manusiawi.