Ini 10 Kementerian dengan Inisiatif Antikorupsi Terbaik

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi merilis 10 kementerian yang mendapat penilaian inisiatif antikorupsi (PIAK) terbaik pada 2012. PIAK merupakan upaya KPK untuk membangun sistem antikorupsi di instansi dengan lebih sistematis melalui penilaian terhadap inisiatif yang dilakukan pimpinan instansi dalam menerapkan program-program antikorupsi.

Adapun kementerian dengan nilai PIAK tertinggi adalah Kementerian Perhubungan dengan nilai 7,65, kemudian disusul dengan Kementerian Perdagangan dengan nilai 7,49. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) senilai 7,23, diikuti Kementerian Dalam Negeri dengan nilai PIAK 6,99 dan Kementerian Kehutanan dengan nilai PIAK 6,99.

"Hasil yang diperoleh menunjukkan hasil yang mengesankan, dari tahun ke tahun ada peningkatan," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kamis (5/10/2012).

Hadir pula dalam jumpa pers tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Eddy Suseno, Irjen Kementerian Perhubungan Iskandar Abubakar, perwakilan Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Kota Medan.

Selain lima Kementerian itu, ada lima lainnya yang masuk 10 besar dengan nilai PIAK di atas 6. Setelah Kementerian Kehutanan, ada Kementerian Pertahanan dengan nilai PIAK 6,87, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nilai 6,74, kemudian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nilai PIAK 6,59, disusul Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan nilai 6,56, terakhir, Kementerian Sekretariat Negara dengan nilai PIAK 6,53.

Litbang KPK, Dian Patria mengatakan, kementerian-kementerian ini ikut dalam penilaian PIAK secara sukarela. Tahun ini, ada 18 kementerian yang ikut serta dalam penilaian PIAK tersebut.

Ada sejumlah indikator yang diuji dalam penilaian ini. Indikator-indikator itu, antara lain, adalah ada tidaknya kode etik yang menjadi pedoman perilaku pegawai, transparansi manajemen sumber daya manusia, kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), transparansi pengadaan barang dan jasa, mekanisme pengaduan masyarakat yang dibuat, respons atas evaluasi KPK dan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta kegiatan mempromosikan antikorupsi di instansi masing-masing.

"Di luar indikator utama, kami juga mengukur indikator inovasi, apakah ada inovasi-inovasi lain yang ingin disampaikan ke KPK," ujar Dian.

Irjen Kementerian Perdagangan Eddy Suseno mengatakan, sistem PIAK ini membawa dampak positif bagi kementeriannya. "Semua pimpinan, dari atas sampai bawah, dikenalkan apa itu korupsi," katanya.