Penumpang Gelap Jangan Sandera Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI menyesalkan jika memang ada 'penumpang gelap' di balik kemenangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Terlebih 'penumpang gelap' tersebut ada yang mengharapkan jabatan tertentu di tubuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Anggota Komisi E Fraksi PDIP DPRD DKI Dwi Rio Sambodo mengimbau agar siapapun jangan sampai 'menyandera' Jokowi-Basuki, karena mereka dipilih rakyat dan akan bekerja sepenuhnya untuk rakyat.

"Siapapun yang nanti menjadi aparat tentunya merujuk kepada kapasitas dan komitmen untuk bekerja kepada rakyat," kata Dwi Rio kepada Kompascom, Minggu (14/10/2012).

Sebelum isu ini menjadi gelombang besar, Dwi Rio mengimbau untuk menghindari niat menjadi 'penumpang gelap' tersebut.

"Untuk jabatan birokrasi serahkan saja kepada mereka berdua. Yang kami sesalkan mungkin ada yang mau memanfaatkan kemenangan Jokowi-Basuki dengan bagaimana memasukkan unsur pragmatis itu," kata Dwi Rio.

Selain itu, tuturnya, PDIP bersama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) telah bersepakat untuk menampilkan Jokowi-Basuki dengan track record yang baik di daerah mereka masing-masing, sebelum di Jakarta. Jadi, jangan sampai ada yang memanfaatkan kemenangan Jokowi-Basuki tersebut.

"PDIP bersama Gerindra itu memang ingin menampilkan Jokowi-Basuki sebagai figur yang baik. Mereka juga sudah dititipkan secara global konsep perjuangan," ujar Dwi Rio.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebutkan, ada banyak 'penumpang gelap' yang ikut menikmati kemenangan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta. Hal itu disampaikannya dalam Pidato Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP, Surabaya, Jawa Timur. Mereka, menurut Megawati, mengklaim sebagai pihak yang paling berjasa dalam kemenangan Jokowi-Basuki.

Sindiran Megawati itu bukan hanya terkait peningkatan elektabilitas parpol. Namun, ada keinginan pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di Jakarta setelah Jokowi-Basuki dilantik nantinya.