Jokowi Siap Turun Kampung
Pelantikan Jokowi-Basuki sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hari ini rencananya dilakukan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
”Hari kedua (Selasa), baru saya jalan-jalan. Tujuannya ke mana, itu rahasia. Rencana tempat tujuan ada di kantong saya,” ucap Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, sambil tersenyum.
Jalan-jalan yang dimaksud Jokowi bukanlah perjalanan wisata, melainkan kunjungan kerja ke daerah-daerah di Jakarta. Jokowi menargetkan pembenahan pelayanan masyarakat sebagai prioritas awal kerjanya di Jakarta. Program kartu kesehatan dan kartu pintar segera diwujudkan.
Jokowi juga akan mempelajari seluruh permasalahan Jakarta. Dia berjanji tidak terjebak pada pembuatan rencana baru, tetapi langsung bertindak untuk mengatasi persoalan.
Sementara Basuki mengatakan, sebagai wakil gubernur pasangan Jokowi, dia akan mengumpulkan data, membuat resume dan sejumlah opsi dari suatu permasalahan. ”Namun, keputusan tetap di tangan gubernur. Saya juga akan melaksanakan keputusan gubernur,” tuturnya.
Dalam rangkaian acara seperti geladi resik hari Minggu kemarin, Jokowi-Basuki akan mengucapkan sumpah janji jabatan sebelum dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur. Keduanya menerima serah terima jabatan dari gubernur-wakil gubernur terdahulu, yakni Fauzi Bowo-Prijanto.
Polda Metro Jaya menurunkan aparat sebanyak 2.004 personel untuk mengamankan pelantikan Jokowi-Basuki.
”Jumlah personel yang diturunkan banyak sebab rencananya acara juga dimeriahkan sekitar 300 pedagang kaki lima (PKL) bersama gerobak dagangan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto.
Polda juga melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Kebon Sirih, sesuai kondisi saat kegiatan. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Wahyono menjelaskan, pengaturan arus lalu lintas dimulai pukul 07.00. ”Kami memberlakukan pengendalian volume arus lalu lintas dengan pertimbangan situasi di lapangan,” paparnya.
Pedagang kaki lima di Jakarta menyambut baik jika ada program penataan kawasan, termasuk pasar, di Jakarta di masa jabatan gubernur baru Jokowi. ”Ditata boleh, tetapi jangan digusur, ya,” kata Jajang, pedagang handuk yang berjualan di depan pasar di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Menurut Jajang, PKL seperti dirinya setiap hari harus mengeluarkan uang Rp 5.000-Rp 6.000 untuk bisa berdagang dari pagi sampai sore. Kalau mau berdagang sampai malam, bisa sampai Rp 10.000.
”Ada yang rutin menagih. Uangnya untuk macam-macam, termasuk sampah, dan dijamin aman atau tak diusir,” katanya.
Jajang mengaku tak mau tahu uang iuran tersebut mengalir ke mana. Menurutnya, uang harian itu menjadi bagian dari modalnya berdagang, dianggapnya sebagai sewa tempat.
Dengan perhitungan itu, jika memang ada program penataan PKL, dirinya berharap pemerintah memperhatikan kemampuan orang-orang seperti dirinya yang memang hanya mampu membayar sewa tempat secara eceran atau harian.
Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) DKI Jakarta Hoiza Siregar menambahkan, saat ini di Jakarta diyakini ada sekitar 300.000 PKL.
”Data terakhir dari pemprov yang saya tahu itu data tahun 2004. Tahun itu jumlah PKL sekitar 105.000 orang. Dengan banyaknya pedagang yang tak tertampung di pasar tradisional ataupun pusat belanja, saya yakin saat ini jumlah PKL sudah berlipat-lipat,” ungkapnya.
Sebagai langkah awal penataan PKL, Hoiza meminta Jokowi memelopori pemutakhiran data jumlah PKL dan lokasi-lokasinya. Ia juga meminta Jokowi mengevaluasi keberadaan pasar tradisional dan fungsinya saat ini, serta keberadaan pusat belanja.
”Pasar tradisional dibangun dengan alasan diperbaiki demi pedagang. Namun, praktiknya selama ini, pedagang lama susah mendapatkan kembali kiosnya pascarenovasi karena harga membubung tinggi. Akibatnya, pedagang pasar terlempar jadi PKL,” papar Hoiza, yang juga mantan pemilik kios di Pasar Muara Angke sebelum direnovasi, tetapi kini menjadi PKL.
Terpopuler
Now Trending
