Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Kecam Pemukulan Wartawan oleh Oknum TNI

Kompas.com - 16/10/2012, 17:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak lima orang wartawan dipukul oleh oknum TNI Angkatan Udara saat meliput jatuhnya pesawat tempur Hawk 200, Selasa (16/10/2012) pagi ini. Anggota DPR RI pun angkat bicara dan mengecam aksi main sendiri aparat terhadap para jurnalis.

Salah satunya adalah politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Teguh Juwarno. Mantan jurnalis televisi ini meminta agar aparat tidak main hukum sendiri dan menghargai kebebasan pers. "Tidak ada ketentuan yang melarang wartawan mengambil liputan kecelakaan pesawat tempur TNI. Tindakan main pukul oknum TNI terhadap wartawan amat disayangkan. Tindakan ini jelas-jelas melanggar freedom of the press," ujar Teguh, Selasa (16/10/2012), di Jakarta.

Anggota Komisi V DPR RI juga meminta agar Panglima TNI untuk menegur bawahannya yang sewenang-wenang. "Tindakan oknum aparat ini harus dikecam keras agar tidak terus terulang di masa datang," kata Teguh.

Politisi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, juga menyesalkan tindak kekerasan terhadap wartawan. Ramadhan melihat bahwa penolakan peliputan yang aparat TNI seharusnya bisa dikomunikasikan baik-baik.

"Kita tolak cara-cara kekerasan dan penganiayaan yang mengganggu kinerja wartawan, mengganggu kinerja pers. Harus ada klarifikasi dari aparat," ujar Pohan.

Pohan mengimbau agar aparat TNI bisa langsung mengajukan keberatannya atas kerja wartawan ke Dewan Pers dan bukannya main hakim sendiri dengan melukai insan pers. "Tidak ada toleransi kekerasan terhadap wartawan," kata Pohan lagi.

Seperti diberitakan, lima wartawan dan dua warga sipil dianiaya oleh anggota TNI AU saat hendak meliput jatuhnya pesawat Hawk 200. Para wartawan yang dianiaya adalah Didik dari Riau Pos, Rian Anggoro dari Antara, Robi dari Riau Tv, wartawan Tv one dan seorang wartawan yang masih belum diketahui identitasnya.

Berita lengkap mengenai jatuhnya pesawat Hawk 200 dapat diikuti di topik pilihan: "PESAWAT HAWK TNI AU JATUH"

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Nasional
    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com