Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI dan KSAU Jangan Melindungi

Kompas.com - 17/10/2012, 09:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR, Indra, meminta Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) untuk bersikap profesional terkait penganiayaan wartawan oleh anggota TNI AU di lokasi jatuhnya Hawk 200, di Pekanbaru, Riau, Selasa (16/10/2012). Panglima dan KSAU juga diminta menindak anak buahnya dan tidak menutup-nutupi kasus ini.

"Apa pun alasannya, perilaku arogan dan tindak kekerasan tidak boleh dibiarkan dan POM TNI AU harus mengusut dan memproses kasus ini. Oleh karena itu, saya mendesak Panglima TNI untuk menindak tegas anak buahnya yang bertindak arogan dan melakukan penganiayaan tersebut," tutur Indra, Selasa (17/10/2012), di Jakarta.

Indra mengatakan, semangat profesionalisme di tubuh TNI yang sedang dibangun jangan sampai rusak dengan timbulnya persepsi bahwa Panglima TNI sengaja melindungi dan membiarkan tindakan pelanggaran yang dilakukan anak buahnya.

"Dari rekaman video yang sudah beredar luas, sangat jelas dan terang benderang bahwa oknum TNI AU tersebut telah melakukan penganiayaan kepada insan pers. Jadi KSAU atau Panglima TNI jangan melakukan pembelaan dengan membuat alasan yang mengada-ada," ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Indra menjelaskan, aktivitas jurnalistik merupakan aktivitas yang dilindungi oleh undang-undang sehingga siapa pun tidak boleh menghalang-halangi wartawan dalam peliputannya, apalagi melakukan penganiayaan. Tindakan yang dilakukan oknum itu, sebut Indra, merupakan tindakan yang arogan dan tidak profesional.

Seperti diberitakan, sebuah pesawat Hawk 200 buatan British Aerospace Inggris milik TNI AU diberitakan jatuh di sekitar perumahan Pandau Permai, Pekanbaru, Riau, Selasa (16/10/2012) sekitar pukul 09.30. Pesawat yang dipiloti Letnan Dua Penerbang Reza Yori Prasetyo itu sedang melakukan latihan rutin dan diberitakan sempat oleng sebelum jatuh. Pilot berhasil selamat karena keluar menggunakan kursi lontar sebelum pesawat jatuh.

Setelah peristiwa terjadi, area langsung tertutup bagi masyarakat dan dijaga ketat personel TNI. Saat berusaha meliput kejadian ini, personel TNI kemudian melakukan penganiayaan dengan memukul dan merampas kamera milik wartawan. Setidaknya ada lima wartawan dan dua warga sipil yang dianiaya anggota TNI AU. Para wartawan yang dianiaya adalah Didik dari Riau Pos, Rian Anggoro dari Antara, Robi dari Riau TV, wartawan TvOne, dan seorang wartawan yang masih belum diketahui identitasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com