Jokowi Tata Transportasi DKI

Jakarta, Kompas - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menata sistem transportasi publik secara bertahap, dimulai dari peremajaan bus ukuran sedang. Peremajaan total bus sedang yang sebagian besar sudah tidak laik jalan itu akan dilakukan melalui pola hibah dan subsidi.

Peremajaan terlebih dahulu dilakukan dengan memperbaiki organisasi kepemilikan kendaraan. Setiap pemilik harus tergabung dalam badan usaha yang memiliki sarana, prasarana, dan manajemen yang baik.

”Anda lihat sendiri, remnya tidak kelihatan, spidometernya tidak ada, bagaimana ini terjadi di ibu kota negara. Perlu peremajaan total. Polanya bisa subsidi atau hibah, asal jangan suruh rakyat beli, itu jelas tidak mungkin,” tutur Jokowi di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (17/10).

Saat meninjau Terminal Kampung Melayu, Jokowi melihat kondisi terminal, tempat pemberhentian bus transjakarta, dan kondisi bus umum. Jokowi masuk ke bus dan berdialog dengan sopir. Banyak yang tidak menyangka gubernur mengunjungi terminal itu. Dalam agenda sebelumnya, Jokowi hendak meninjau Terminal Pulo Gebang dan Pulogadung. Dari dialog dengan sopir dan petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dia menemukan bahwa bus yang beroperasi berusia 15-30 tahun.

Menurut Jokowi, usia kendaraan yang sudah tua tanpa diikuti pemeliharaan yang baik dapat membahayakan keselamatan penumpang.

Tak hanya itu, kecakapan sopir juga perlu ditingkatkan. Namun, harus diakui, menata transportasi Jakarta terkait banyak hal, termasuk penataan terminal.

”Saya ke sini perlu melihat ke lapangan secara langsung. Setelah itu, perlu keputusan segera memperbaiki sistem transportasi Ibu Kota. Manajemen internal dibangun lagi, pelayanan diperbarui sehingga masyarakat dapat terlayani,” tutur Jokowi.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menyatakan rencana ini segera dilaksanakan. Rabu sore seluruh pimpinan di lingkungan dinas perhubungan menggelar pertemuan untuk menyiapkan realisasinya.

”Kemungkinan peremajaan dilakukan dengan hibah sesuai aturan yang berlaku. Mereka yang dapat hibah adalah badan hukum sehat,” kata Pristono.

Tahap awal realisasi program ini adalah membenahi badan hukum kepemilikan bus umum. Pembenahan ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini untuk memudahkan pemerintah berkoordinasi dan mengatur.

Tahap berikutnya adalah proses pemberian hibah kepada badan usaha yang sehat. Dasar pemberian hibah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Melalui ketentuan ini, dimungkinkan hibah memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

”Kami menyusun skema pemberian hibah dengan menggunakan APBD. Jika tidak memungkinkan sekaligus, hibah diberikan bertahap,” katanya.

Pristono mengingatkan, ada tiga pilihan bagi pemilik perseorangan ataupun badan usaha untuk mendapatkan hibah. Pertama, menyehatkan organisasi usaha, mengganti organisasi baru, atau bergabung dengan badan usaha yang sehat.

Di Jakarta, saat ini ada lima perusahaan bus sedang, PT Metromini, Kopaja, Koantas Bima, Kopami Jaya, dan PT Jewa Dian Mitra, dengan total armada 4.659 bus yang beroperasi di 85 trayek. Dinas Perhubungan DKI sudah melayangkan surat peringatan kepada pemilik bus sedang agar segera memperbaiki organisasi usahanya.

Proyek MRT

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di ruang kerjanya, mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menanti kajian dari PT MRT untuk meneruskan proyek tersebut. Prinsipnya sederhana, jika bisa dibuktikan bahwa MRT tidak mahal, proyek bisa diteruskan.

”Memang kita harus memiliki MRT, tetapi bentuknya bisa BRT atau monorel. Uang kita terbatas, tidak bisa membangun sekaligus, harus memilih,” ujarnya.

Terkait wacana dihidupkannya kembali pembangunan monorel, Basuki mengatakan sangat mungkin direalisasikan karena proyek itu diserahkan seluruhnya kepada swasta. Pemprov DKI tidak lagi mengeluarkan dana untuk subsidi.

Pemprov DKI juga tengah melakukan kajian untuk memaksimalkan bus kota guna melayani warga. Berdasarkan survei, masih ada warga yang harus berganti sampai lima kali naik bus dari rumah sampai ke tempat kerja. Trayek-trayek harus direkayasa sesuai kebutuhan penumpang agar warga tidak berganti bus lebih dari dua kali,” kata Basuki.

Nantinya bus kecil, seperti kopami, kopaja, dan mikrolet, akan diganti dengan bus yang lebih besar. Menurut Basuki, sudah ada sejumlah pengusaha yang menyatakan bersedia menyumbang bus besar itu dalam bentuk hibah kepada Pemprov DKI.

”Busnya milik pemda, tetapi iklannya jadi milik mereka. Spesifikasi bus nanti akan diumumkan di website pemda. Saya kira kita tidak keberatan cat luar bus warna-warni asal di dalam dingin dan nyaman,” katanya.

Sementara itu, di sela-sela pembukaan Trade Expo Indonesia 2012 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Rabu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan agar Jokowi menjadikan Jakarta lebih bersih. Presiden mendukung langkah Jokowi terjun ke lapangan, melihat realitas persoalan masyarakat Jakarta.

”Bapak Presiden berpesan bahwa beliau ingin agar Jakarta menjadi lebih bersih dan indah. Apa yang dilakukan Gubernur Jokowi kemarin, yang turun langsung ke daerah-daerah di Jakarta, Presiden mendukung. Presiden juga akan menugaskan menteri terkait untuk membantu mewujudkan ibu kota yang bersih, tertib, dan indah,” kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Istana Negara.

(NDY/FRO/why/MDN/NEL)