Perangkat Desa Mendatangi DPRD Kudus

KUDUS, KOMPAS - Sekitar 400 kepala dan perangkat desa se-Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Kudus, Kamis (18/10). Mereka meminta para wakil rakyat mempercepat pembahasan APBD Perubahan 2012 yang telah diajukan Pemerintah Kabupaten Kudus sejak awal Agustus.

Mereka menggelar orasi di halaman depan Gedung DPRD Kabupaten Kudus sembari membawa poster berisi kritik terhadap para wakil rakyat. Poster-poster itu, antara lain, bertuliskan, ”DPRD Jangan Makan Gaji Buta. Kerja untuk Rakyat Harus Diutamakan!”, ”Calon Penerima Santunan Begitu Menderita Menunggu Pencairan Begitu Lama”, dan ”DPRD Milih Kunjungan Kerja Ketimbang Membahas Dana untuk Rakyat”.

Koordinator aksi Hadi Sucahyono mengatakan, pembahasan APBD Perubahan 2012 yang molor berdampak kepada masyarakat dan pembangunan desa. Nasib ribuan calon penerima santunan kematian yang terdaftar sejak Maret 2012 terkatung- katung dan proyek pembangunan jalan dan jembatan desa senilai total sekitar Rp 8 miliar terancam tidak terealisasi.

Apabila APBD Perubahan baru dibahas pada akhir Oktober, dana untuk masyarakat paling lambat baru bisa dicairkan awal Desember. Hal itu menyebabkan proyek pembangunan desa yang membutuhkan waktu pengerjaan 2-3 bulan tidak bakal tuntas pada akhir tahun anggaran.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus Agus Darmawan mengaku saat ini Dewan belum membahas sama sekali. Dalam rapat badan musyawarah sebelumnya, pembahasan APBD perubahan dijadwalkan pada 30-31 Oktober.

Kepala Divisi Monitoring Aparat Penegak Hukum Komite Penyelidikan Pemberantasan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KP2KKN) Eko Haryanto juga ingin beraudiensi terkait molornya pembahasan itu. Dia mensinyalir ada kesepakatan dan kepentingan tertentu di balik molornya pembahasan itu. Namun, DPRD Kudus menolak untuk menemuinya.

Sehari sebelumnya, para perangkat desa di Kabupaten Semarang, Rabu (17/10), berunjuk rasa menuntut pemerintah memperhatikan kesejahteraan mereka. Selain menuntut hak-hak selayaknya pekerja seperti gaji standar upah minimum kabupaten/kota, mereka juga menuntut jaminan kesehatan serta tunjangan hari tua.

Perangkat desa yang terdiri dari para kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia itu mendatangi kantor DPRD Kabupaten Semarang, kemudian menuju rumah dinas Bupati Semarang Mundjirin ES. (HEN/UTI)