Jokowi Fokuskan APBD

Jakarta, Kompas - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merombak Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang disusun pemerintahan sebelumnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013 akan difokuskan pada pembenahan transportasi, penataan kampung kumuh, dan pengerukan kali.

Konsekuensi dari perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) akan terjadi pergeseran pos anggaran pembangunan. Anggaran di ketiga sektor itu akan mengalami loncatan alokasi anggaran pada tahun 2013.

”Memang akan ada loncatan anggaran cukup besar untuk transportasi, penataan kampung, serta pengerukan kali besar dan kecil,” ujar Joko Widodo, biasa disapa Jokowi, Senin (22/10), di Jakarta.

Sebelumnya, Jokowi memang pernah menyampaikan rencana peremajaan bus ukuran sedang secara total di Jakarta. Jokowi juga akan menata perkampungan kumuh, antara lain dengan membangun kampung deret. ”Kami ingin agar visi dan misi program kerja terakomodasi dalam APBD tahun 2013,” katanya.

Eksekutif rencananya menyerahkan dokumen KUA-PPAS ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hari ini, Selasa (23/10).

”Siang malam hingga dini hari kami kerjakan. Tadi pagi selesai di internal eksekutif, besok bisa diserahkan ke DPRD,” tutur Jokowi, kemarin.

Pada akhir masa jabatan Gubernur Fauzi Bowo, dokumen KUA-PPAS sudah diserahkan kepada pimpinan legislatif. Setelah Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI, dokumen itu kini direvisi.

Kendati fokus pada tiga hal itu, Jokowi juga memastikan tetap menaruh perhatian pada sektor pendidikan dan kesehatan. ”Anggarannya tetap naik, tetapi tidak banyak. Program Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar sudah termasuk di sana. Semua dananya cukup,” katanya.

Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko dapat memahami perubahan KUA itu sebab, katanya, program pemerintahan Jokowi–Basuki berbeda dengan program gubernur sebelumnya. Walaupun konsekuensi pembahasan anggaran terancam molor, hal itu belum menyalahi ketentuan yang ada.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono mengaku siap dengan perubahan KUA tersebut. Tim anggaran sedang menyusun alokasi yang tepat untuk kebutuhan penataan transportasi. ”Kami siap melaksanakan kebijakan Gubernur. Mengenai jumlah anggaran yang akan dialokasikan, saat ini kami sedang dalam pembahasan,” katanya.