Jokowi Harus Pengaruhi RAPBD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dinilai harus bertindak aktif untuk memengaruhi Rancangan APBD DKI tahun 2013. Pasalnya, berdasarkan salinan RAPBD per Oktober 2012 masih banyak mata anggaran yang terlalu boros dan inefisiensi.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang Widoyoko menegaskan bahwa Jokowi tak akan mampu merealisasikan janji-janjinya pada saat masa kampanye pemilihan kepala daerah apabila penyusunan dan penetapan APBD DKI tahun depan tak dievaluasi kembali. Alasannya, dalam RAPBD DKI saat ini masih ditemukan banyak kebutuhan yang syarat dengan pemborosan, sisa dari masa kepemimpinan sebelumnya.

"Kalau Jokowi nggak bisa memengaruhi penyususnan RAPBD tahun depan maka nggak akan mungkin terealisasi semua janji-janjinya," kata Danang dalam  diskusi membahas RAPBD DKI tahun 2013, di Cikini, Jakarta, Minggu (28/10/2012).

Untuk diketahui, RAPBD DKI tahun 2013 telah dirancang beberapa bulan sebelum Jokowi dilantik sebagai Gubernur DKI pada 15 Oktober lalu. Saat ini, Jokowi memiliki waktu yang tidak terlalu panjang untuk mengevaluasi RAPBD agar lebih efisien karena pertengahan November 2012 APBD DKI sudah harus diputuskan bersama DPRD.

"Saat ini angkanya terlalu besar dan berpeluang dikorupsi. Maka Jokowi harus bisa menekan satuan biayanya agar efisien. Anggaran yang nggak perlu harus dipangkas," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, koordikanator Prakarsa, Setyo Budiantoro menyampaikan kritik senada. Menurutnya, dalam RAPBD DKI saat ini masih banyak ditemui mark up, baik dalam bentuk nominal maupun dalam bentuk memperbanyak jumlah kebutuhan sehingga menjadi sulit diawasi dan luput dari deteksi publik.

"Masih banyak mark up, ada 5700 item dalam RAPBD DKI karena banyak yang disisipi dan sulit kami deteksi. Belum lagi adanya indikasi kalau pembahasan RAPBD ini sangat tertutup sehingga masyarakat sulit mengakses. Semuanya condong untuk melayani birokrasi dan bukan untuk melayani rakyat," ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan salinan RAPBD DKI 2013 yang diperoleh Kompas.com dari ICW diketahui masih banyak pos anggaran yang memicu pemborosan kas DKI.

Misalnya seperti Jamuan Resmi Pemerintah Provinsi DKI sebanyak Rp 5.423.155.000, pengadaan sarana dan prasarana E-KTP sebanyak Rp 13.177.125.000, pengadaan pakaian dinas di sejumlah lembaga pemerintah daerah yang jumlahnya mencapai puluhan miliar, serta pengadaan jasa telepon, air, listrik dan internet di seluruh kantor dinas DKI yang jumlahnya sangat fantastis dan melebihi angka Rp 50.000.000.000.