Jokowi Gaet BPKP Awasi Anggaran Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkokoh jalinan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik melalui penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan harapan positif atas kerja sama tersebut. Menurut mantan Wali Kota Solo itu, kerja sama yang dilakukan dengan BPKP guna memperbaiki pengawasan semua lini mulai dari pelayanan barang dan jasa hingga keuangan.

"Tujuan kita good governance. Pokoknya kita ingin memperbaiki yang belum baik semua lini. MoU tadi sudah konkret, penjelasannya jelas sekali," ujar Jokowi kepada Kompas.com seusai acara penandatanganan yang dilakukan di Auditorium Gandhi Gedung BPKP, Jalan Pramuka Nomor 3, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (30/10/2012).

Jokowi kemudian menceritakan pengalamannya dalam mengelola anggaran ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo. Menurutnya, kala itu total anggaran di Solo hanya mencapai Rp 3,5 triliun. Namun, ketika di Jakarta, anggaran mencapai Rp 180 triliun selama lima tahun ke depan.

Untuk itu, ia berharap kerja sama tersebut dapat membantu dirinya dalam mempertimbangkan sebuah kebijakan.

"Mungkin akan terlihat dalam dua atau tiga tahun di DKI, sehingga waktu kami mengeksekusi, dengan ditemani BPKP, semua bisa berjalan dengan baik," lanjut Jokowi.

Kepala BPKP Mardiasmo mengungkapkan, keberhasilan kerja sama tersebut bukan hanya bergantung pada keberhasilan institusinya melakukan audit, baik keuangan maupun aset Pemprov, melainkan juga bergantung pada karakter kepemimpinan kepala daerah.

"Itu sangat tergantung pada turn of top, semua tergantung pada pimpinannya. Dengan reward and punishment, saya kira bisa searah," ujarnya.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya yang telah menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tercatat tiga keberhasilan kerja sama tersebut adalah Pemprov DKI mendapat opini dari BPK RI atas laporan keuangan dari disclaimer pada tahun 2007 menjadi opini "Wajar Tanpa Pengecualian" pada tahun 2011.

Selain itu, BPKP juga telah membantu Pemprov DKI dalam hal pengelolaan aset, termasuk inventarisasi aset daerah. Tak hanya itu, BPKP membantu kelancaran pembangunan di DKI, seperti mencari solusi hambatan kelancaran Kanal Banjir Timur (KBT), monorel, dan lainnya.

Berita terkait dapat diikuti di topik: 100 HARI JOKOWI-BASUKI