Tidak Mudah Minta Pedagang Masuk Pasar
Keringanan biaya sewa kios di Pasar Gembrong Cipinang Besar nyatanya tak mampu langsung menarik pedagang kaki lima di pinggir Jalan Basuki Rachmat, Cipinang, Jakarta Timur, masuk ke bangunan pasar itu. PKL yang umumnya penjual mainan anak dan karpet itu tetap memilih berjualan di pinggir jalan dengan biaya sewa lapak kepada kelompok tertentu dengan harga lebih mahal, Rp 150.000 per hari untuk satu lapak.
”Harga sewa kios di pasar tidak sampai Rp 50.000 per bulan. Tetapi pasar itu masih sepi, pengunjungnya sedikit, hasilnya juga jadi sedikit. Buat apa masuk ke dalam,” kata Turinah (32), salah seorang pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan mainan anak, Rabu (7/11).
Bukan hanya persoalan sewa kios, operasi penertiban PKL juga belum dapat menggiring mereka masuk ke Pasar Gembrong Cipinang Besar. Turinah dan ratusan pedagang lain lebih memilih menjemput pembeli di badan jalan.
Pemandangan serupa terjadi di sekitar Pasar Kebayoran Lama dan Pasar Minggu. Di dua kawasan ini, PKL tumpah ke jalan. Tidak hanya di sekitar pasar tradisional, tetapi sampai ke stasiun kereta api dan di bawah jembatan layang.
”Jika kami harus masuk ke pasar, memang bisa menampung kita semua?” kata Jajang, penjual handuk yang menggelar lapak di tepi jalan di depan Pasar Minggu.
PKL di Jakarta tidak hanya berada di sekitar pasar, tetapi juga di sekitar mal dan perkantoran. Warung makan yang bertaburan di balik kompleks bangunan tinggi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, misalnya. Keberadaannya muncul sebagai jawaban atas kebutuhan pekerja proyek dan karyawan yang bekerja di apartemen, mal, dan perkantoran mewah di kawasan itu.
Hal yang sama terjadi di kawasan Thamrin City dan Jalan Kebon Sirih. Setiap jam makan siang, ribuan orang di kawasan ini menyerbu PKL. Sayangnya, kantong-kantong PKL itu belum terorganisasi dengan baik sekalipun di kawasan Balaikota Jakarta, tempat program ini digodok.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Effendi Anas berpendapat persoalan PKL harusnya diselesaikan di sektor hulu. PKL perlu dibina dan disediakan sarana berdagang yang baik. Tanpa pembinaan di sektor hulu, dia dan aparat di bawah berkali-kali menertibkan PKL di badan jalan. Penataan PKL sudah sering dilakukan, tetapi dia berharap penataan kali ini berbeda dengan yang pernah terjadi.
Menjawab kompleksitas persoalan PKL, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, untuk mewujudkan program ini perlu proses, tidak bisa langsung selesai. Dia sependapat jika penataan PKL perlu dilakukan serempak, tidak boleh ada yang terlewat. Karena itu, dia perlu menyiapkan tempat penampungan di gedung-gedung pemerintah, area sekolah, ataupun kantong PKL yang baru.
PD Pasar Jaya baru dapat menyediakan 15.875 PKL yang mendapatkan sewa kios gratis. Adapun jumlah PKL di DKI Jakarta, mengutip data Asosiasi PKL Indonesia, sekitar 300.000 orang.
”Yang pasti tidak akan ada penggusuran, mereka akan kami tata,” tutur Jokowi.
Terpopuler
Now Trending
