Didemo Sopir Angkot, Kenaikan Retribusi Ditunda

KENDARI, KOMPAS.com - Rapat dengar pendapat (hearing) antara DPRD Kota Kendari yang digelar bersama Dinas Perhubungan dan Asosiasi Sopir Angkot (Asoka) sepakat menunda kenaikan tarif retribusi angkot di Kendari. 

Dalam hearing yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Kendari H Bachrun Konggoasa Jumat (9/11), pemerintah menunda kenaikan tarif retribusi angkot sampai ada kesepakatan antara semua pihak yang berkompoten.

"Kita tunda dulu kenaikkan tarif retribusi angkot, sambil kita membentuk tim yang terdiri dari Asoka, Organda (Organisasi Angkutan Darat), Komisi III DPRD Kota Kendari, Kabag Hukum pemkot dan Dishub. Tim ini dipimpin Kadishub Kota Kendari dan bekerja paling lama satu bulan. Sebelum ada kesepakatan antara semua pihak yang terlibat, jangan dulu ada kenaikan tarif retribusi angkot," ujar Bachrun.

Di tempat yang sama Ketua Organda Kota Kendari Syabang Rahman, membantah pernyataan Kepala Bagian Hukum Pemkot Yusrianto yang mengatakan kenaikan tarif retribusi angkot, sudah disosialisasikan bersama Organda.

"Kita tidak pernah menyosialiassikan masalah kenaikkan tarif retribusi angkot. Yang kita sosialisasikan itu masalah kenaikkan izin trayek dan Kir. Saya tahu ada kenaikan tarif retribusi angkot, dari media," beber Syabang.

Sementara itu, koordinator lapangan Asoka, La Ode Agus Salim mengatakan, aksi mogok sopir angkot akan berakhir besok.

"Kenaikan tarif retribusi angkot ini, belum pernah disosialisasikan pada sopir di Kota Kendari. Kami menolak kenaikan tarif retribusi angkot, yang sangat memberatkan kami sebagai sopir. Apalagi kita tidak punya terminal, parkir di sembarang tempat. Kenaikan itu harus diiringi peningkatan pelayanan," tukasnya.

Sementara itu, akibat sopir angkot mogok, ratusan penumpang dalam Kota Kendari telantar. Ratusan siswa sekolah dan para pengguna jasa angkot, terpaksa berjalan kaki karena tak satupun angkutan kota yang beroperasi hari itu. 

Ridwan, salah seorang pelajar SMK Kendari mengaku, ia bersama rekannya yang lain terpaksa jalan kaki, karena tidak ada angkutan umum yang beroperasi.

"Mau bagaimana lagi, kalau sopir angkot tidak ada yang jalan, ada juga yang beroperasi tapi tidak mau angkut penumpang. Kami terpaksa jalan kaki, meskipun panas seperti ini, tapi dinikmati saja kan rame-rame, jadinya seru," katanya lantas tersenyum.

Berbeda dengan Sumarni, salah seorang ibu rumah tangga. Ia mengaku cukup kesulitan dengan adanya aksi mogok yang dilakukan para sopir. "Harusnya tidak perlu melakukan aksi mogok, kami yang sudah terbiasa menggunakan angkutan umum, akhirnya kesulitan jika tiba-tiba ada aksi mogok seperti ini. Harusnya ada jalan keluar yang lebih bagus tanpa pemogokan," tukasnya. 

Aksi mogok yang dilakukan para sopir angkot berbagai rute dalam Kota Kendari hari ini, merupakan protes terhadap kebijakan pemerintah yang akan menaikkan tarif retribusi angkot dari Rp 1.500, per hari menjadi Rp 3.000. Para sopir menilai, kenaikan tarif retribusi yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan sepihak, karena selama ini pihak sopir tidak pernah mendapat sosialisasi langsung dari kenaikkan retribusi dalam kota setempat. Pemerintah Kota Kendari hanya melakukan sosialisasi di 10 kecamatan yang ada di Kota Kendari.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari Yunus Alif Toondu menuturkan, kenaikan tarif retribusi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Ia beralasan, selama kurang lebih delapan tahun ini, pemerintah tidak pernah lagi menaikkan tarif retribusi.