Selamat Nurdin: Kartu Sehat dan Jamkesda Sama Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemarin, Selasa, (12/11/2012), Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, telah merampungkan pembagian Kartu Jakarta Sehat untuk enam wilayah DKI Jakarta yang menjadi ujicoba kartu tersebut. Jokowi pun meyakini kalau Kartu Jakarta Sehat ini jauh berbeda dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang telah dilaksanakan di bawah era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Namun, ternyata pemikiran tersebut tidak sejalan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin mengatakan, program Kartu Jakarta Sehat ini tidak jauh berbeda dengan program Jamkesda pada masa Pemerintahan Fauzi Bowo. Dikatakan oleh Selamat, yang membuatnya berbeda hanyalah Jokowi yang langsung turun ke masyarakat membagikan Kartu Jakarta Sehat dan pemangkasan anggaran.

"Pelayanannya masih relatif sama. Yang membedakan hanya Jokowi langsung turun ke bawah untuk kasih langsung ke masyarakat dan pemangkasan birokrasi, itu saja bedanya," ujar Selamat kepada wartawan, Jakarta, Selasa, (12/11/2012).

Dikatakan oleh Selamat, program Kartu Jakarta Sehat ini harus tepat sasaran kepada warga yang tidak mampu. Selain itu, tiap tahunnya, Selamat mengusulkan agar pendataan itu selalu di-update. "Secara data, harus jelas dan tiap tahunnya harus selalu di-update. Karena orang yang tidak mampu ini sangat beragam di Jakarta," katanya.

Selamat mengatakan, setelah Jokowi meluncurkan kartu tersebut di enam wilayah yang menjadi prioritas, Jokowi harus bisa membuat regulasi yang jelas untuk Kartu Jakarta Sehat tersebut. Dalam menjalankan program ini, Jokowi harus membuat banyak aturan, jangan hanya ngomong untuk adukan-adukan, catat, bilang semuanya gratis, dan sebagainya.

"Service level aggreement-nya harus jelas, pelayanannya apa saja, dirawatnya seperti apa? Nanti kalau pihak rumah sakitnya mengatakan kelas III nya tidak ada atau sudah penuh gimana? Aggreement seperti itu harus dibangun," ujar Selamat.

Apabila peraturan itu tidak segera terbangun, dikatakan oleh Selamat, maka Jokowi juga akan kesulitan dalam menjalankan program tersebut. Setelah Jokowi membuat regulasi yang jelas terkait Kartu Jakarta Sehat, tugas Pemprov DKI selanjutnya harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui, mengenal, dan akhirnya menggunakan Kartu Jakarta Sehat itu.

Selamat mengatakan, kalau perlu Pemprov DKI membuat iklan di media-media Indonesia, seperti iklan layanan masyarakat agar masyarakat yang menggunakan juga nantinya tidak kecewa. Namun, pihaknya mendukung program Kartu Jakarta Sehat tersebut, namun kembali ia katakan di dalam penerapannya kepada masyarakat, harus jelas kriteria warga miskin yang berhak menerima Kartu Jakarta Sehat tersebut. Tidak serta merta semuanya bisa menggunakan Kartu Jakarta Sehat itu.

"Zaman Pak Foke pakai Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM), berbagai penyakit bisa di handle, tapi batasannya jelas. Jadi, warga miskin juga jelas yang mana yang berhak menerimanya. Miskin di Jakarta itu sangat berbeda dengan miskin nasional," kata Selamat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi mengatakan kalau Kartu Jakarta Sehat berbeda jauh dengan sistem Jaminan Kesehatan Derah (Jamkesda).

"Ya beda jauh dong. Ini sistemnya jelas. Ada billing systemnya, manajemen keuangannya menjadi lebih terkontrol dan ada rekam medisnya," kata Jokowi.

Kemudian, Jokowi menjelaskan kelebihan pertama dalam Kartu Jakarta Sehat itu adalah semua biaya pengobatan tertera dalam sistem itu dan selanjutnya ada record terkait penyakit dari pasien itu. Semuanya bisa mengetahui rekam medis penyakit pasien pemegang Kartu Jakarta Sehat.

"Sakitnya apa, kalau setiap bulan sakit itu ketahuan. Oh bulan Januari sakitnya panu, bulan Februari sakit panas, bulan Maret sakit kurap, semuanya bisa terekam didalam kartu itu," kata Jokowi.

Yang paling terpenting, kata Jokowi, di dalam sistem Kartu Jakarta Sehat ini adakah manajemen keuangannya. Sehingga melalui manajemen keuangan itu dapat terkontrol penggunaannya. Kelebihan Kartu Jakarta Sehat selanjutnya yang membedakan dengan Jamkesda adalah cara mendapatkan Kartu Jakarta Sehat tidak perlu datang ke aparat setempat, seperti RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan.

"Cara mendapatkannya enggak usah ke RT, RW, Lurah. Cara mengurusnya gampang, cukup dengan KTP sudah bawa ke Puskesmas langsung saja, nanti diberikan," kata Jokowi.

Berita terkait dapat diikuti di topik :

100 HARI JOKOWI-BASUKI