Jokowi: Uangnya Ada, Lebih dari Cukup

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan kesulitan membayar klaim rumah sakit seiring dengan berlakunya kartu Jakarta sehat (KJS). Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki uang lebih untuk membayar klaim tersebut.

Masalah pembiayaan bidang kesehatan ini menjadi perhatian serius setelah Pemprov DKI Jakarta meluncurkan KJS yang diproyeksikan akan digunakan oleh 4,5 juta penduduk Ibu Kota. Sejumlah pihak khawatir karena sistem klaim program layanan sebelumnya menghambat operasional rumah sakit. Pemprov DKI Jakarta juga masih memiliki tunggakan pembayaran pelayanan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi menjamin tidak akan ada masalah dengan program KJS. Mengenai klaim rumah sakit yang belum terbayar, Pemprov DKI segera melunasinya. "Ini hanya soal sistem, kalau sistemnya benar, yang dijalankan benar. Uangnya ada, bahkan lebih dari cukup," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (13/11/2012) pagi.

Sebagaimana diberitakan oleh Kompas, Deddy Suryadi dari bagian Humas RSUD Pasar Rebo menyatakan bahwa selama 2012, utang Pemprov DKI untuk biaya pelayanan kesehatan warga di RSUD Pasar Rebo mencapai Rp 5,5 miliar. Padahal, sebagai badan layanan umum (BLU), RSUD Pasar Rebo sangat membutuhkan dana segar untuk membiayai pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Untuk itu, dia meminta agar pola klaim rumah sakit meniru sistem jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dari Kementerian Kesehatan. Sistem klaim Jamkesmas cukup terkontrol lewat jaringan internet yang saling terhubung. Setiap pengeluaran rumah sakit dapat dilaporkan segera. Setiap sebulan sekali, klaim yang diajukan rumah sakit pun dapat langsung dicairkan.

Agar persoalan klaim tidak terulang, dia meminta ada sinergi KJS dengan program pelayanan kesehatan yang sudah ada. Program yang dimaksud adalah warga yang menggunakan kartu keluarga miskin dan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Sinergi program ini penting artinya agar klaim pembiayaan kesehatan bisa dicairkan setiap sebulan sekali.

"Itu tunggakan hanya Rp 5,5 miliar, anggaran kami Rp 800 miliar. Tenang saja, uangnya cukup, tahun depan kami minta tambah jadi Rp 1,1 triliun," kata Jokowi.

KJS digulirkan tahun ini menggunakan sisa anggaran tahun 2012 senilai Rp 800 miliar. Adapun tahun 2013, dana program KJS disediakan sekitar Rp 1 triliun. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali, mengatakan bahwa sebetulnya tambahan dana Rp 300 miliar dari APBD-Perubahan 2012 untuk membayar tunggakan tagihan ke rumah sakit. Jadi, total biaya untuk KJS mencapai Rp 1,1 triliun untuk tahun 2012.

Dana itu untuk biaya pengobatan warga DKI Jakarta yang rentan dan tidak mampu. Sebanyak 3.000 kartu sudah didistribusikan kepada warga pada tahap pertama. Tahun 2013, sasaran KJS 4,7 juta orang.