Basuki dan Buruh Kembali Bahas Upah Minimum

Kompas.com - 14/11/2012, 10:51 WIB
|
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com - Usaha Forum Buruh Jakarta menuntut kenaikan upah terus berlanjut. Pagi ini beberapa perwakilan buruh berencana menemui Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di ruang kerjanya, Rabu (14/11/2012) pagi. Dalam kesempatan itu para buruh akan menyampaikan dua tuntutan kepada Basuki.

Ditemui di kompleks Balaikota, koordinator aksi buruh dari PT Astra Honda Motor Taufik Hidayanto mengatakan telah memiliki janji dengan Basuki pada pukul 07.30 WIB. Janji tersebut langsung disampaikan Basuki pada malam sebelumnya kepada Taufik.

"Semalam kami nekat pengin nginep di sini, tapi pas jam 20.30 WIB Pak Ahok menelepon dan bilang siap bertemu pagi ini. Makanya semalam kami pulang," kata Taufik.

Dia menjelaskan, tuntutan pertama para buruh hari ini adalah meminta Basuki untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Dedet Sukendar. Pasalnya, para buruh menilai kinerja Dedet tidak memuaskan dan tidak memihak pada kaum buruh.

"Pertama, kami menuntut itu pada Ahok, agar Pak Dedet dievaluasi," ujarnya.

Kedua, kata dia, para buruh meminta dewan pengupahan untuk membuat rekomendasi nilai upah minimum provinsi (UMP) yang lebih layak. Dia mengungkapkan, jumlahnya boleh lebih kecil dari tuntutan buruh akan tetapi harus mengedepankan jaminan hidup layak para buruh.

"Bisa saja angkanya lebih kecil dari yang kami minta, tapi ya harusnya layak dan melebihi angka yang direkomendasikan saat ini. Bekasi saja bisa menetapkan UMP 128 persen dari KHL, harusnya Jakarta lebih besar," ujarnya.

Seperti diberitakan, sejak kemarin siang ratusan buruh memadati depan Balaikota Jakarta. Mereka menuntut UMP dinaikan dan disahkan oleh Gubernur DKI Joko Widodo. Akan tetapi Jokowi mengaku belum dapat mengambil keputusan selama belum ada kesepakatan antara buruh dengan pihak pengusaha.

Nilai UMP ditetapkan berdasarkan angka kebutuhan hidup layak (KHL) yang telah diputuskan sebelumnya sebesar Rp 1.987.789. Penetapan menjadi alot karena para buruh menuntut UMP sebesar 141.5 persen dari angka KHL atau sekitar Rp 2.799.067, sementara dewan pengupahan menyatakan UMP setara dengan 102 persen dari angka KHL, atau mencapai Rp 2.060.000. Jika tak kunjung diputuskan, para buruh mengancam akan melakukan mogok kerja bersama pada 20 November mendatang.

Berita terkait dapat diikuti di topik :

100 HARI JOKOWI-BASUKI

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Proyek Rumah DP Rp 0 di 4 Lokasi di Jakarta Tetap Berjalan Selama Pandemi Covid-19

    Proyek Rumah DP Rp 0 di 4 Lokasi di Jakarta Tetap Berjalan Selama Pandemi Covid-19

    Megapolitan
    Unjuk Rasa Mahasiswa di Istana Bogor Diwarnai Aksi Bakar Ban

    Unjuk Rasa Mahasiswa di Istana Bogor Diwarnai Aksi Bakar Ban

    Megapolitan
    Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Apakah Sesuai dengan Janji Anies Saat Kampanye?

    Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Apakah Sesuai dengan Janji Anies Saat Kampanye?

    Megapolitan
    Mahasiswa Unjuk Rasa di Istana Bogor Jelang Kedatangan PM Jepang

    Mahasiswa Unjuk Rasa di Istana Bogor Jelang Kedatangan PM Jepang

    Megapolitan
    Berkaca Demo Sebelumnya, Wagub DKI Minta Para Pedemo Lakukan Rapid Test

    Berkaca Demo Sebelumnya, Wagub DKI Minta Para Pedemo Lakukan Rapid Test

    Megapolitan
    Demo Tolak Omnibus Law, Gerombolan Pelajar Berkumpul dan Hentikan Mobil Pikap di Harmoni

    Demo Tolak Omnibus Law, Gerombolan Pelajar Berkumpul dan Hentikan Mobil Pikap di Harmoni

    Megapolitan
    Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

    Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

    Megapolitan
    Belasan Remaja yang Hendak Gabung Unjuk Rasa di Patung Kuda Langsung Dibawa Polisi

    Belasan Remaja yang Hendak Gabung Unjuk Rasa di Patung Kuda Langsung Dibawa Polisi

    Megapolitan
    Jelang Kedatangan PM Jepang, Akses Jalan Menuju Istana Bogor Ditutup

    Jelang Kedatangan PM Jepang, Akses Jalan Menuju Istana Bogor Ditutup

    Megapolitan
    PT Khong Guan Kembali Datangi Warga Korban Banjir untuk Data Kerugian

    PT Khong Guan Kembali Datangi Warga Korban Banjir untuk Data Kerugian

    Megapolitan
    Jokowi Sambut PM Jepang di Istana Bogor Sore Nanti, 1.000 Personel Disiagakan

    Jokowi Sambut PM Jepang di Istana Bogor Sore Nanti, 1.000 Personel Disiagakan

    Megapolitan
    BEM SI Sebut 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf seperti Negeri Dongeng

    BEM SI Sebut 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf seperti Negeri Dongeng

    Megapolitan
    Gelar Demo Pada Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, BEM SI Angkat Kembali Isu Agraria

    Gelar Demo Pada Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, BEM SI Angkat Kembali Isu Agraria

    Megapolitan
    Dipanggil DPRD DKI Jakarta untuk Jelaskan Longsor di Ciganjur, Pengembang Melati Residence Tak Hadir

    Dipanggil DPRD DKI Jakarta untuk Jelaskan Longsor di Ciganjur, Pengembang Melati Residence Tak Hadir

    Megapolitan
    Aturan Perda, Penetapan atau Perpanjangan PSBB Harus Minta Saran DPRD DKI

    Aturan Perda, Penetapan atau Perpanjangan PSBB Harus Minta Saran DPRD DKI

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X