Segenap Warga DKI Diajak Tolak Tol Dalam Kota

Jakarta, Kompas - Dewan Transportasi Kota Jakarta mengajak segenap warga DKI Jakarta serentak menolak rencana pembangunan enam ruas tol baru di dalam kota. Penambahan tol tidak akan mengurangi macet dan dana pembangunannya yang mencapai Rp 42 triliun akan terbuang percuma.

”Pekan depan di Bundaran Hotel Indonesia, bersamaan dengan hari bebas kendaraan bermotor, partisipasi warga digalang untuk ramai-ramai tolak rencana pembangunan enam ruas tol dalam kota,” kata Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan, Minggu (18/11), di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Enam ruas tol tersebut adalah Kampung Melayu-Kemayoran (9,6 km), Semanan-Sunter lewat Rawabuaya Duri Pulo (22,8 km), Kampung Melayu-Duripulo lewat Tomang (11,4 km), Sunter-Pulogebang lewat Kelapa Gading (10,8 km), Ulujami-Tanah Abang (8,3 km), dan Pasar Minggu-Casablanca (9,5 km).

Proyek pembangunan enam ruas tol baru ini sebenarnya sudah digagas dan direncanakan tahun 2005-2007 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setelah tertunda beberapa tahun, muncul rencana pembangunan akan dimulai kembali pada 2013.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum memberi persetujuan atas proyek tersebut. Dia pun menduga proyek tol itu tidak akan membebaskan Jakarta dari kemacetan. ”Saya ini pro pada transportasi massal,” kata Jokowi setiap kali ditanya soal pembangunan tol.

Jokowi melemparkan ide baru, yaitu tetap membangun jalan layang di enam lokasi yang telah direncanakan, tetapi ruas itu dikhususkan untuk jalur bus layang (elevated bus). Namun, untuk ini, masih perlu kajian mendalam sebelum diputuskan.

Kajian terhadap ruas tol ataupun jalan baru di Jakarta, baik jalan layang maupun terowongan, seperti diungkapkan Tigor, setiap pertambahan jalan sepanjang 1 kilometer selalu diikuti peningkatan jumlah kendaraan pribadi sebanyak 1.923 unit.

Kajian tersebut cukup relevan mengingat sekitar 98 persen dari total 25 juta perjalanan yang dilakukan warga Jakarta per harinya memang menggunakan kendaraan pribadi, yaitu mobil dan sepeda motor.

Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Transportasi Soetanto Soehodo belum bisa memberikan komentar mengenai hal itu.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mendukung arahan gubernur yang akan mendorong pengembangan angkutan massal. Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan konsep pembangunan bus layang. (NEL/NDY)