Jokowi dan DPRD DKI Bertemu Bahas Anggaran 2013

JAKARTA, KOMPAS.com — Hari ini, Senin (19/11/2012), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beserta pimpinan DPRD DKI bertemu dalam rangka membahas penyelesaian kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) 2013.

"Tadi rapim membahas APBD 2013. Kami tadi membahas masalah dan hal-hal yang perlu kami jelaskan," kata Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (19/11/2012).

Jokowi pun menyangkal dia sengaja memperlambat proses penetapan KUA PPAS 2013. "KUA PPAS ya molor, kalau mau cepat, nanti malah tidak baik, lebih baik molor, tetapi menghasilkan sesuatu yang baik," kata Jokowi.

Ketua Badan Legislatif Daerah yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengatakan, dalam rapat pimpinan yang pagi ini digelar, terdapat beberapa permasalahan di dalam anggaran 2013 yang masih belum menemui titik terang. Beberapa yang masih terdapat perbedaan pandangan antara eksekutif dengan legislatif adalah permasalahan peremajaan bus sedang yang di Jakarta ini diusulkan oleh Jokowi sebanyak 1.000 bus, penambahan jumlah bus transjakarta, jalan layang busway di koridor 13 Ciledug-Blok M, penataan kampung deret susun, kartu Jakarta Sehat dengan Jamkesda, dan Bantuan Operasional Pendidikan.

"Itu beberapa program unggulan yang kami diskusikan," ujar pria yang akrab disapa Bang Sani.

Dalam rapat pimpinan itu, akhirnya disepakati akan ada rapat koordinasi antara Banggar DPRD dan Gubernur dan tim anggaran Pemprov DKI. "Masih tentatif waktunya, kemungkinan Rabu lusa di sana akan dijelaskan lebih dalam kepada anggota Banggar, khususnya program yang beda pendapat," katanya.

Sani mengatakan, pihak DPRD DKI pun juga menginginkan kesepakatan terkait anggaran 2013 ini cepat selesai. "Mudah-mudahan saja di rapat besok segera selesai, segera ditandatangani nota kesepakatan antara Gubernur dan pimpinan dewan. Minggu ini atau minggu depan untuk segera disusun RAPBD 2013 yang berisi muatan anggaran seluruh program yang ada di DKI. Semoga bisa cepat," ujarnya.

Pada akhir masa jabatan Mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo, dokumen KUA-PPAS sudah diserahkan eksekutif kepada pimpinan DPRD DKI. Setelah Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, dokumen tersebut direvisi.

Berita terkait dapat diikuti di topik :

100 HARI JOKOWI-BASUKI