Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei INES: Capres Non-Jawa, Hatta dan JK Ungguli Ical

Kompas.com - 19/11/2012, 22:17 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hatta Rajasa dan Jusuf Kalla mengungguli calon presiden dari Partai Golkar Aburizal "Ical" Barkrie jika pemilihan presiden diadakan sekarang. Hal itu disampaikan Direktur data Indonesia Network Election Survey (INES) Sudrajat Sacawitra saat menyampaikan hasil perolehan survei capres etnik non-Jawa.

"Selain ketiga nama itu, juga ada Surya Paloh, Yusril (Ihza Mahendra) dan Puan (Maharani) yang menduduki enam besar. Puan masuk capres non-Jawa karena ayahnya (Taufik Kiemas) adalah non-Jawa," kata Sudrajat di Galeri Cafe TIM,Jakarta, Senin (19/11/2012).

Menurut Sudrajat, Ketua Majelis Nasional Partai Nasional Demokrat Surya Paloh mendapatkan dukungan sebesar 10,9 persen. Mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra mengantongi 3,4 persen dan Puan Maharani Kiemas 3,3 persen. Di luar ketiga nama itu, ada politikus senior partai Golkar Akbar Tanjung mendapatkan 3,1 persen.

"Nama yang muncul setelah itu ada Ketua DPR Marzuki Alie (2,8 persen), Mendagi Gamawan Fauzi (2,7 persen), mantan Ketua MK Jimly Asiddiqie, dan Ketua DPD Irman Gusman memperoleh hasil yang sama (2,6 persen), dan Wakil Gubernur Jakarta Basuki atau Ahok (1,2 persen)," ujarnya.

Sudrajat menambahkan, responden survei lebih memilih isu primodialisme. Sebanyak 56,2 persen responden, lanjutnya, menghendaki perpaduan pasangan Jawa dan di luar Jawa. Responden yang berharap capres dari etnis Jawa sebesar 59,3 persen.

Hasil survei yang dilakukan pada 5-21 Oktober 2012 ini memiliki ambang kesalahan sebesar kurang lebih 2,5 persen dan tingkat kepercayaan 98 persen. Jumlah sampel asli secara acak sebanyak 6.000 responden, tetapi yang dapat dianalisis sebanyak 5.996 responden. Persentase dari responden perempuan dan laki-laki adalah 50:50.

Politikus senior Golkar, Rully Chairul Azwar, mengaku terkejut dengan elektabilitas Hatta Rajasa dalam survei INES tersebut. Ia menengarai, lonjakan Hatta karena yang bersangkutan populis di kalangan Islam. Ical sendiri, kata Rully, adalah figur sekuler yang dapat mengakomodir semua golongan.

"Pak Ical mampu bertahan dari krisis. Itu membuktikan, Pak Ical tidak terpengaruh dari hasil Hatta ini. Program dari pemenangan Pak Ical dalam pilpres tetap akan jalan," kata Rully.

Menurut Rully, isu primodialisme tidak seharusnya dilanjutkan. Ia berpendapat, responden seharusnya memilih berdasarkan kualitas dan kuantitas, bukan primodialisme. Media memiliki peran besar untuk mengikis primodialisme tersebut.

Di lain pihak, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPP PAN Bima Arya Sugiarto menyatakan, ini pertama kalinya elektabilitas Hatta diposisikan di atas JK dan Ical. Menurutnya, ada lima faktor yang menyebabkan elektabilitas Hatta di atas JK dan Ical.

Faktor pertama, responden melihat capres yang bersih sebab rekam jejak Hatta termasuk minim kontroversi. Faktor kedua menyangkut pengalaman karena Hatta telah empat kali menjabat menteri, sekjen partai, dan besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Faktor ketiga menyangkut aksesibilitas Hatta di kalangan nasionalis sebab Hatta dapat diterima di semua pihak. "Pak Hatta bisa masuk ke mana saja, bisa ke Pak Ical dan Bu Mega, dan representasi Islam juga masuk," katanya.

Faktor keempat terkait kinerja ekonomi nasional tergolong baik di bawah tanggung jawab Hatta sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Terakhir, Hatta belum pernah bertarung dalam pilpres. "Pak Hatta itu new comer, layak diberi kesempatan jika melihat lima faktor tadi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com