Jokowi Sahkan UMP DKI 2013 Rp 2,2 Juta

Kompas.com - 20/11/2012, 18:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2013 sebesar Rp 2.200.000. Nilai ini hanya beda tipis dari nilai upah yang ditetapkan Dewan Pengupahan DKI sebesar Rp 2.216.243,68.

"Kami ketok Rp 2,2 juta. Dewan Pengupahan kemarin menetapkan Rp 2,2 juta sekian. Kami bulatkan," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (20/11/2012).

Mengenai sikap pengusaha yang sebelumnya menolak besaran angka UMP tersebut, Jokowi mengatakan bahwa keputusan itu sudah diambil berdasarkan win-win solution. Apabila salah satu pihak tidak setuju, akan selalu berkelanjutan, tidak akan ada habisnya.

"Kalau ditanya ke serikat masih belum, pengusaha masih belum. Itu sudah saya putuskan. Saya sudah minta yang sudah diputuskan semuanya bisa menerima. Saya sudah undang dan ajak berbicara. Kalau berbicara senang tidak senang, puas tidak puas, orang hidup enggak ada habisnya," ujar Jokowi.


Jokowi mengatakan, penetapan besaran nilai UMP tersebut sudah melalui proses, termasuk mempertimbangkan besaran UMP di daerah sekitar Jakarta. Ia mengambil sikap menentukan nilai UMP Jakarta lebih tinggi daripada wilayah sekitar, tetapi perbedaannya tidak terlalu jauh.

"Enggak mungkin kita tinggi sekali. Tapi sekali lagi, supaya semuanya dapat win-win. Kita di atas sedikit, hanya terpaut Rp 50.000 dengan timur (Bekasi) dan 100 (ribu) dengan barat (Tangerang). Kita sudah berada di tengah," kata Jokowi.

Kenaikan UMP ini disinyalir akan memberatkan usaha kecil dan menengah (UKM). Pengusaha yang berkeberatan dengan UMP baru ini dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan UMP sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan UMP.

Jokowi menilai bahwa angka UMP DKI sebesar Rp 2,2 juta itu merupakan yang terbaik. Angka itu sudah sesuai dengan angka kebutuhan hidup layak (KHL) DKI Jakarta  yang ditetapkan senilai Rp 1.987.789. "Tadi sudah ketemu dan dirampungkan. Semua yang memutuskan kan saya. Kalau ditanya ke saya apakah adil? Ya sudah adil," kata mantan Wali Kota Solo itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta sekaligus Ketua Dewan Pengupahan DKI Deded Sukendar mengatakan, pengusaha yang akan mengajukan penangguhan harus memenuhi delapan syarat. "Salah satunya adalah perundingan bipartit antara pengusaha dan serikat pekerja serta pendapatan perusahaan mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut," ujar Deded.

Disnakertrans DKI Jakarta akan menurunkan tim pengawas ke perusahaan tersebut untuk melakukan audit keuangan perusahaan dan meneliti kemampuan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menentukan layak atau tidaknya perusahaan tersebut melakukan penangguhan. Pengusaha yang tidak membayarkan UMP berarti akan dikenai pelanggaran sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Berdasarkan UU tersebut, pengusaha dapat dijerat dengan kurungan penjara maksimal empat tahun dan denda minimal Rp 100 juta sampai Rp 400 juta," kata Deded.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorLaksono Hari W

    Terkini Lainnya

    Karangan Bunga Dukacita Kerusuhan 22 Mei Bersandar di Wahid Hasyim

    Karangan Bunga Dukacita Kerusuhan 22 Mei Bersandar di Wahid Hasyim

    Megapolitan
    Pascakerusuhan, Pusat Perbelanjaan Sarinah Sudah Buka Hari Ini

    Pascakerusuhan, Pusat Perbelanjaan Sarinah Sudah Buka Hari Ini

    Megapolitan
    Fotonya Dipakai dan Disebut Tewas dalam Kerusuhan 22 Mei, Perempuan Ini Lapor Polisi

    Fotonya Dipakai dan Disebut Tewas dalam Kerusuhan 22 Mei, Perempuan Ini Lapor Polisi

    Megapolitan
    Gelar Hardolnas, Kitabisa.com Libatkan 200 'Influencer'

    Gelar Hardolnas, Kitabisa.com Libatkan 200 "Influencer"

    Megapolitan
    FPI Ajukan Penangguhan Penahanan bagi Warga yang Ikut-ikutan dalam Kerusuhan 22 Mei

    FPI Ajukan Penangguhan Penahanan bagi Warga yang Ikut-ikutan dalam Kerusuhan 22 Mei

    Megapolitan
    Sejumlah Ruas Jalan Protokol Masih Ditutup Hari Ini

    Sejumlah Ruas Jalan Protokol Masih Ditutup Hari Ini

    Megapolitan
    Sabtu Pagi, Ini Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi dan Dialihkan

    Sabtu Pagi, Ini Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi dan Dialihkan

    Megapolitan
    Viral Video Pria Dipukuli Aparat, Begini Penjelasan Polri

    Viral Video Pria Dipukuli Aparat, Begini Penjelasan Polri

    Megapolitan
    Klarifikasi Sopir dan Perusahaan Pemilik Ambulans Berlogo Gerindra...

    Klarifikasi Sopir dan Perusahaan Pemilik Ambulans Berlogo Gerindra...

    Megapolitan
    Amien Rais Membantah, 'People Power' Terkait Upaya Menjatuhkan Presiden...

    Amien Rais Membantah, "People Power" Terkait Upaya Menjatuhkan Presiden...

    Megapolitan
    [POPULER MEGAPOLITAN] Pengakuan Sopir Ambulans Gerindra | Anggota TGUPP Jadi Pengacara Prabowo | Amien Rais Diperiksa Polisi

    [POPULER MEGAPOLITAN] Pengakuan Sopir Ambulans Gerindra | Anggota TGUPP Jadi Pengacara Prabowo | Amien Rais Diperiksa Polisi

    Megapolitan
    Kisah Pilu Pedagang Korban Rusuh 22 Mei Berujung Undangan ke Istana

    Kisah Pilu Pedagang Korban Rusuh 22 Mei Berujung Undangan ke Istana

    Megapolitan
    Pemilik Warung Korban Penjarahan 22 Mei Tak Menyangka Bertemu Presiden Jokowi

    Pemilik Warung Korban Penjarahan 22 Mei Tak Menyangka Bertemu Presiden Jokowi

    Megapolitan
    Pedagang Kopi Starling yang Untung 3 Kali Lipat Saat 22 Mei: Mending Dapat seperti Biasa daripada Ribut Begini...

    Pedagang Kopi Starling yang Untung 3 Kali Lipat Saat 22 Mei: Mending Dapat seperti Biasa daripada Ribut Begini...

    Megapolitan
    Cerita Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandiaga Setia hingga Tengah Malam di MK

    Cerita Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandiaga Setia hingga Tengah Malam di MK

    Megapolitan

    Close Ads X