Kompas.com - 20/11/2012, 20:04 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengusulkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membentuk Indepedent Review Commitee dalam penanganan keberlanjutan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT). Namun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan membentuk tim independen untuk MRT tersebut.

"Ya enggaklah, itu kelamaan. MRT itu sudah mulai dari tahun berapa, sudah bertahun-tahun. Dulunya kan juga sudah dikaji lagi, ini kita tinggal memberikan penjelasan, bukan dikaji lagi. Tinggal memberikan penjelasan, eksekusi, kemudian putuskan," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (20/11/2012).

Jokowi mengatakan akan selalu menerima rekomendasi dan usulan apa pun mengenai MRT. Namun, ia mengatakan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam memutuskan keberlanjutan proyek MRT.

"Saya enggak mau sekali eksekusi, proyek ini jalan, lalu mandek di tengah jalan. Saya enggak mau, lalu saya putuskan sekarang, tapi tahu-tahu cost-nya tiket mahal. Saya juga enggak mau karena itu akan memberatkan rakyat. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian akan saya jalankan," kata Jokowi.

Terkait ancaman penalti dari JICA selaku pemberi pinjaman dana atas proyek tersebut, Jokowi menanggapinya dengan santai dan siap mengganti kerugian jika proyek itu rugi akibat keterlambatan pelaksanaan. Sampai saat ini Jokowi masih belum mendapatkan jawaban memuaskan mengenai tiga hal yang menjadi hambatan untuk melanjutkan proyek tersebut. Hambatan itu menyangkut laba atas investasi (return on investment), volume penumpang, serta besaran dan pola pinjaman proyek.

"Sudah dijawab (oleh PT MRT Jakarta), tapi belum secara detail menjawab apa yang saya inginkan, secara belum gamblang. Nah, kita usahakan minggu ini gelar pertemuan terbuka karena pasti ada banyak pertanyaan dari masyarakat," kata Jokowi.

Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Ketua Umum MTI Danang Parikesit mempertanyakan enam hal perihal MRT. Enam ganjalan MTI terhadap proyek MRT itu meliputi biaya proyek MRT yang terlalu mahal, teknologi yang digunakan MRT sehingga memengaruhi biaya konstruksi. MTI juga mempertanyakan apakah teknologi lebar rel kereta penting untuk pengembangan MRT di masa depan.

MTI juga menghendaki agar tarif untuk konsumen dapat ditekan. MTI mempertanyakan pula pola kelembagaan MRT agar efektif dan mengelola risiko keuangan bagi masyarakat di sepanjang koridor MRT.

Dalam RDP itu, MTI juga menyarankan pembentukan Independent Review Committee oleh Pemprov DKI. "Lembaga ini maksudnya bukan kami, tapi dibuat oleh Pemprov DKI untuk melihat perkembangan MRT dan mendampingi kinerja MRT agar sinergis," kata Danang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Verifikasi akun KG Media ID
    Verifikasi akun KG Media ID

    Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

    Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.