Menteri PU: Pembangunan 6 Tol Perintah Wakil Presiden

Jakarta, Kompas - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto optimistis rencana pembangunan enam ruas tol dalam kota di Jakarta bisa dijalankan.

Alasannya, pertama, proyek ini bagian dari 17 perintah Wakil Presiden Boediono tentang pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Kedua, proyek ini bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta yang disetujui DPRD. Ketiga, proyek ini didominasi badan usaha milik daerah (BUMD) DKI, bekerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN).

”Jadi, yang punya proyek ini Pemprov DKI, bukan Kementerian PU. Kementerian PU hanya sebagai pengatur masalah teknis pembangunan dan jalan,” ucap Djoko, seusai makan siang kepada Kompas, Rabu (21/11).

Keenam ruas tol itu adalah Tol Kampung Melayu-Kemayoran (9,6 kilometer), Semanan-Sunter via Rawa Buaya-Duri Pulo (22,8 kilometer), Kampung Melayu- Duri Pulo via Tomang (11,4 kilometer), Sunter-Pulo Gebang lewat Kelapa Gading (10,8 kilometer), Ulujami-Tanah Abang (8,3 kilometer), serta Pasar Minggu-Casablanca (9,5 kilometer).

”Kalau mau dibatalkan, ya, silakan, tapi gubernur harus merevisi RTRW DKI dulu. Kalau gubernur mau membatalkan proyek ini hanya karena tidak ingin menginvestasikan dana BUMD DKI ke proyek ini, maka sejumlah investor lain, seperti Malaysia, siap menggantikan posisi BUMD DKI,” tutur Djoko.

Djoko juga mengingatkan, luas jalan di DKI yang ideal adalah 12 persen dari luas DKI. Saat ini, baru 6,1 persen.

Belum jelas

Menurut Djoko, sampai sekarang Gubernur DKI Joko Widodo (biasa disapa Jokowi) belum menyatakan menolak atau menerima rencana proyek ini. Kendati demikian, Djoko mengakui, pembangunan jaringan transportasi massal paling tepat buat DKI.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan, dirinya pro-pembangunan transportasi massal. Pembangunan enam ruas tol dinilai hanya menguntungkan mereka yang bermobil.

Dewan Transportasi Kota Jakarta juga mengajak segenap warga DKI Jakarta serentak menolak rencana pembangunan enam ruas tol baru di dalam kota. Penambahan tol diyakini tidak akan mengurangi kemacetan dan dana pembangunannya yang mencapai Rp 42 triliun akan terbuang percuma.

Ditanya soal petisi penolakan warga DKI terhadap rencana pembangunan enam ruas tol, Djoko menjawab, ”Siap menjelaskan.”

Pada bagian lain, Juru Bicara Kementerian PU Waskito Pandu menjelaskan, total dana pembangunan infrastruktur yang disalurkan ke Kementerian PU tahun 2013 sebesar Rp 79 triliun. ”Pembangunan jalan dan jembatan Rp 37,6 triliun,” ujar Pandu. (WIN)