Kompas.com - 23/11/2012, 13:34 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mempersilakan asosiasi pengusaha untuk mengugat keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2013 sebesar Rp 2.200.000.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, ia sudah menerima pemberitahuan bahwa pengusaha akan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Alasannya, UMP itu terlalu tinggi.

"Saya persilakan kalau itu jalur hukum," kata Hidayat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (23/11/2012).

Hidayat menilai apa yang sudah disepakati itu seharusnya bisa dijalankan. Pasalnya, kata dia, sebelumnya sudah ada komunikasinya dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang tak keberatan UMP dinaikkan asalkan ada pengecualian untuk usaha kecil menengah dan industri padat karya.

"Saya menjanjikan untuk dibicarakan dikeluarkan peraturan menteri tenaga kerja untuk mengecualikan itu. Sekarang sudah dilaksanakan. Jadi, kesepakatan saya dengan Apindo mestinya sudah berjalan," kata Hidayat.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ketika dimintai tanggapan rencana gugatan ke PTUN itu mengaku tak mempermasalahkannya. "Setiap orang punya hak untuk melakukan itu," kata Jokowi singkat.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan win-win solution. Apabila salah satu pihak tidak setuju, akan selalu berkelanjutan sehingga tidak akan ada habisnya.

"Kalau ditanya ke serikat masih belum, pengusaha masih belum. Itu sudah saya putuskan. Saya sudah minta yang sudah diputuskan semuanya bisa menerima. Saya sudah undang dan ajak berbicara. Kalau berbicara senang tidak senang, puas tidak puas, orang hidup enggak ada habisnya," kata Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

    Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

    Nasional
    Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

    Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

    Nasional
    KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

    KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

    Nasional
    KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

    KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

    Nasional
    Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

    Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

    Nasional
    Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

    Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

    Nasional
    Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Nasional
    KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

    KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

    Nasional
    Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

    Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

    Nasional
    Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

    Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

    Nasional
    Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

    Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

    Nasional
    Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

    Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

    Nasional
    Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

    Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

    Nasional
    Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

    Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

    Nasional
    Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

    Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.