Hatta: Demo dan Sweeping Buruh Bikin Takut Investor

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah akan merangkul pengusaha yang menyatakan keberatan mengenai Upah Minimun Kota (UMK) kabupaten/kota Jawa Barat (Jabar) yang sudah resmi ditetapkan. Namun diharapkan tidak ada lagi aksi sweeping maupun demo yang berujung pada perusakan fasilitas pabrik.

"Jangan ada demo, jangan ada sweeping. Ini yang ditakutkan investor asing. Demo boleh saja, asal jangan mengganggu jam kerja, jangan ada pemaksaan demo, terlebih jangan merusak pabrik," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, pada acara Sarasehan Kebangsaan 2012 dengan tema "Menuju Era Baru Nasionalisme Ekonomi Indonesia" yang digelar Ikatan Alumni ITB di Gedung Aula Timur ITB, Sabtu (23/11/2012).

Menurut Hatta, adanya kendala tersebut harus dilihat apa penyebabnya yang membuat perusahaan berat,  apakah karena high cost ekonomi atau karena ada pungli. Semua harus diketahui secara terbuka. Pihaknya sudah beberapa kali bertemu dan menampung aspirasi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar.

Selain itu, Apindo juga pernah menyatakan bahwa besaran UMK  buruh tidak mengacu pada survei Koefisien Hidup Layak (KHL), tetapi lebih banyak dipengaruhi aksi demonstrasi buruh dan dampak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta. (Tribun Jabar)

Baca Juga:
Buruh dan Era Investasi
Kisruh Status Karyawan, Produksi Sepatu Bata Diliburkan
Pabrik Sepatu Kena Imbas Aksi Buruh
Aprindo: Dibanding China, Upah Pekerja Sepatu RI Lebih Tinggi

Ikuti Artikel Terkait di Topik BURUH DAN INVESTASI