Marzuki: Lembaga Antikorupsi Sering Dapat Serangan Balik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menilai, lembaga antikorupsi di suatu negara cenderung belum berhasil menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan rakyat. Lembaga antikorupsi, katanya, sering kali tidak berhasil mengungkap korupsi yang menyangkut penguasa di negara tersebut.

Hal ini disampaikan Marzuki saat membuka konferensi internasional bertajuk "Prinsip-prinsip untuk Lembaga Antikorupsi" yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi bekerjasama dengan UNDP dan UNODC di Hotel JW Marriot, Jakarta, Senin (26/11/2012).

Hadir dalam pembukaan konferensi tersebut, Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, serta Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana. Hadir pula perwakilan UNDP Beate Trankmann, dan perwakilan ONODC dari Vienna Candice Welsch. Konferensi juga dihadiri perwakilan lembaga antikorupsi di 38 negara.

"Seringkali lembaga antikorupsi mendapat serangan balik dari kekuatan politik tersebut," katanya.

Bahkan, menurut Marzuki, lembaga antikorupsi di beberapa negara justru terbuang dan tidak memiliki semangat memberantas korupsi lagi. Sejumlah pihak, lanjutnya, pun menganggap lembaga antikorupsi gagal memberi dampak dan gagal menerjemahkan sikap independen yang mereka miliki.

"Tidak seperti lembaga nasional lainnya seperti Ombudsman dan lembaga auditor. Lembaga antikorupsi belum bisa membuktikan prinsip-prinsip kerja dan melepaskan independensi mereka dari kekuasaan," ujar Marzuki.

Oleh karena itulah, Marzuki menyimpulkan kalau suatu lembaga antikorupsi tidak dapat bekerja sendirian. Diperlukan dukungan eksekutif maupun legislatif. Marzuki juga mengklaim, lembaga yang dipimpinnya, telah mendukung KPK dalam melaksanakan fungsi penindakan maupun pencegahan korupsi. Hal itu dilakukan DPR melalui fungsi pengalokasian anggaran, pengawasan, maupun perundang-undangan.

"Meskipun demikian, masih ada oknum-oknum tertentu yang memperlemah lembaga antikorupsi. Peran masyarakat sipil yang didukung media, sangat diperlukan oleh KPK," tambahnya.

Ketua KPK Abraham Samad dalam sambutannya juga mengatakan kalau lembaga antikorupsi cenderung gagal jika tidak ada dukungan politik Pemerintah. Dia mencontohkan kegagalan lembaga antikorupsi di Nigeria, Mongolia, dan Afganistan.

"Keseriusan pemerintah ditunjukkan lewat perumusan dan pengesahan undang-undang, alokasi anggaran, sumberdaya yang cukup, memberikan independensi, tidak melakukan intervensi dan tekanan politis," kata Abraham.