Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Ada Rekayasa Kenaikan Harga Daging Sapi

Kompas.com - 27/11/2012, 08:00 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diingatkan agar konsisten dengan rencana swasembada daging sapi pada 2014. Rencana pemerintah menambah kuota impor daging sapi dinilai dapat membuat peternak enggan beternak sapi sehingga swasembada daging sapi tak akan tercapai.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat M Romahurmuziy alias Romi melalui pesan singkat, Selasa (27/11/2012), menyikapi rencana pemerintah untuk menambah kuota impor daging sapi.

Romi menjelaskan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian sudah berkali-kali meyakinkan bahwa stok sapi cukup. Stok itu akan digunakan untuk menormalisasi harga. Belakangan ini, harga mulai terpantau turun.

Karena produksi dalam negeri cukup, kata Romi, maka pemerintah menyalahi Undang-Undang Pangan Pasal 14 ayat (2) jika menaikkan kuota impor daging. Dalam ayat itu diatur, impor hanya bisa dilakukan bila produksi dalam negeri tidak mencukupi.

Romi menambahkan, pihaknya sudah menemukan berbagai bukti bahwa kelangkaan daging sapi hingga menyebabkan kenaikan harga belakangan ini telah direkayasa. Tujuannya, untuk menuntut kenaikan kuota impor daging. Namun, kenaikan kuota itu bakal berdampak kepada peternak.

Politisi PPP itu memberi contoh rendahnya harga daging sapi tahun 2010 di kisaran Rp 20.000 per kilogram sehingga peternak merugi. Kini, ketika harga ideal Rp 30.000-Rp 32.000 per kilogram, pemerintah jutsru menghancurkan harapan peternak.

"Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menghancurkan kuncup harapan yang baru mekar. Rencana kenaikan kuota impor inilah yang ditunggu-tunggu sebagai solusi oleh siapa pun perekayasa kenaikan harga dan kelangkaan daging sapi ini," kata Romi.

Untuk itu, Romi mengingatkan agar antarkementerian tidak saling merusak strategi. "Jangan juga sakiti hati peternak kecil. Jangankan dilaksanakan, baru disuarakan saja rencana kenaikan kuota impor daging sudah akan memukul harga. Mau berapa kali pemerintah belajar?" pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, untuk menurunkan harga, ia sudah meminta segera dilakukan intervensi dengan memotong sapi yang tersedia. Selain itu, dia meminta agar importir segera melaksanakan jatah impor daging sapi.

Untuk ke depannya, Hatta mengaku sudah meminta perhitungan ulang terhadap stok sapi di Indonesia dan kebutuhan daging sapi di dalam negeri. Jangan-jangan, kata dia, konsumsi daging per kapita sudah meningkat.

"Untuk perhitungan tahun depan diperlukan tambahan dari apa yang ada. Mereka meminta segera rakor pada tingkat menteri untuk memutuskan berapa besaran impor tambahan tahun depan karena stok yang sekarang tentu tidak mencukupi," kata Hatta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com