Basuki Serahkan Soal Kelangkaan Premium ke Pemerintah Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki kuda-kuda menghadapi kelangkaan premium di Jakarta. Stok premium di sejumlah titik di Jakarta mengalami kelangkaan menyusul dibatasinya pasokan dan menjelang gerakan sehari tanpa BBM bersubsidi pada 2 Desember mendatang.

Ditemui di sela-sela kesibukannya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama enggan memberikan komentar panjang mengenai masalah ini. Justru sebaliknya ia menilai semuanya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat.

"Waduh enggak tahu saya, itu urusan (pemerintah) pusat," kata Basuki di kompleks Balaikota Jakarta, Selasa (27/11/2012).

PT Pertamina memprediksi kuota BBM bersubsidi yang sudah dipatok pemerintah akan ludes sebelum akhir tahun. Di Jakarta, misalnya, jatah solar akan habis pada akhir bulan ini dan premium akan habis pada 19 Desember 2012. Ludesnya stok BBM bersubsidi dikarenakan permintaan masyarakat yang terus melonjak. Padahal setiap bulan Pertamina memberi jatah setiap provinsi di Indonesia untuk BBM bersubsidi maupun BBM nonsubsidi.

Pertamina sendiri sebenarnya telah memiliki proyeksi kuota BBM hingga akhir tahun sebesar 45,24 juta kiloliter. Karena jatah atau kuota BBM untuk tahun ini sebesar 44,04 juta kl sudah hampir habis, Pertamina akan menghadap DPR untuk menambah kuota BBM yang akan disalurkan ke masyarakat.

Menurut catatan Pertamina, realisasi penyaluran BBM bersubsidi hingga 24 November 2012 adalah premium 25,1 juta kl dan solar 12,9 juta kl. Totalnya sudah 38,1 juta kl. Adapun rata-rata penyaluran harian (normal) untuk premium sekitar 80.000 kl per hari dan solar 42.900 kl per hari. Untuk menambah jatah kuota yang telah habis pada akhir November dan pertengahan Desember, Pertamina akan meminta izin DPR menambah kuota BBM subsidi sebesar 1,227 juta kl.

Sejalan dengan itu, pada 2 Desember 2012 mendatang akan digaungkan Gerakan Nasional Hari Tanpa Bensin Bersubsidi di wilayah Jawa-Bali dan lima kota besar di luar Pulau Jawa. Hal itu dilaksanakan untuk menjaga kuota BBM bersubsidi.