Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bangun RPTC, Pemerintah Klaim Peduli kepada TKI

Kompas.com - 28/11/2012, 14:02 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jaminan Kesejahteraan Kementerian Sosial Akifah Elansari mengatakan, pemerintah memiliki kepedulian terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan dari Malaysia karena dianggap tidak legal. Bentuk kepedulian itu di antaranya dengan membangun Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) di Kecamatan Senggarang, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Selain sebagai tempat penampungan TKI yang dipulangkan paksa, RPTC juga sebagai tempat membina kembali mereka sebelum dipulangkan ke kampung asalnya.

"Jadi, tidak menjual mereka kembali ke luar negeri seperti yang terjadi sebelumnya oleh swasta," kata Akifah, Rabu (28/11/2012), di Jakarta.

Laporan yang disampaikan ke Akifah, TKI yang baru dipulangkankan paksa oleh Pemerintah Malaysia dijual kembali ke sana dengan harga Rp 8 juta. Padahal, mereka seharusnya dipulangkan setelah dibimbing dan dibina karena mereka biasanya mengalami trauma.

Menurut Akifah, RPTC yang dibangun merupakan tempat penampungan dan pembinaan TKI yang baru saja dipulangkan Pemerintah Malaysia sebelum dikembalikan ke rumahnya masing-masing.

"Dulu, RPTC dikelola swasta dan ternyata terjadi penyimpangan yang merugikan TKI. Sebab itu, sekarang diambil alih pemerintah dan dibangun oleh pemerintah sendiri," tuturnya.

RPTC yang akan diresmikan pada Sabtu (1/12/2012) mendatang di Tanjung Pinang oleh Menteri Sosial Salim Segaf Al'Jufrie merupakan bangunan di atas lahan seluas 3 hektar yang dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan diperuntukan bagi penyehatan kembali TKI yang dipulangkan paksa.

"Hampir setiap minggu, sekitar 600 TKI dipulangkan dari Malaysia sehingga jumlahnya pernah sampai puluhan ribu dan harus ditampung pada waktu itu. Kemarin, jumlahnya tinggal 400 orang. Sekarang masih ada 50 TKI yang akan dipulangkan ke Sumatera. Mereka-lah yang kini menempati RPTC yang akan diresmikan itu," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com