Soal MRT, Jokowi Akan Negosiasi dengan Menkeu

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya memberikan sinyal positif untuk melanjutkan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT). Setelah pertemuan empat mata dengan Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo, Kamis (29/11/2012) sore, Jokowi akan melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal subsidi pinjaman dan harga tiket MRT.

Jokowi menilai bahwa harga tiket sebesar Rp 15.000 akan diterapkan saat MRT beroperasi tergolong wajar mengingat biaya proyek itu sangat besar. Namun, bagi warga, harga itu tergolong mahal. Untuk itu, Jokowi berharap harga tiket ini bisa diturunkan, setidaknya antara Rp 9.000 dan Rp 10.000. Untuk itu, Jokowi akan melobi Menteri Keuangan mengenai harga tiket ini.

"Harga tiket ini masih sedikit di atas yang saya inginkan sehingga saya harus negosiasi lagi masalah ini dengan pemerintah pusat," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (29/11/2012) malam.

Untuk mendukung upaya itu, Jokowi juga akan meminta kepada pemerintah untuk menambah hibah pelunasan pinjaman untuk proyek tersebut. Sebelum ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menanggung beban mengembalikan 58 persen biaya proyek yang merupakan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Adapun 42 persen sisanya ditanggung oleh pemerintah pusat dan dianggap sebagai hibah dari pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melunasi pinjaman dari JICA tersebut.

Jokowi akan berupaya menegosiasikan porsi beban pelunasan pinjaman tersebut. Ia berharap Pemprov DKI diberi keringanan dengan hanya membayar  30 persen dari pinjaman, sementara 70 persen sisanya ditanggung oleh pemerintah pusat. "Saya akan minta pemerintah pusat supaya bisa 70-30, biar beban kita tidak terlalu berat sehingga nanti subsidinya tidak gede gitu," kata Jokowi.

Pertemuan Jokowi dengan Menteri Keuangan itu direncanakan akan berlangsung pekan depan. Menurut Jokowi, soal harga tiket inilah yang masih menjadi ganjalan baginya untuk memutuskan keberlanjutan proyek MRT. Menurut Jokowi, apabila permohonan tersebut disanggupi oleh Menkeu, ia siap menjalankan proyek MRT dan langsung mengumumkannya kepada masyarakat. "Ya, saya positif melanjutkan, tetapi dengan catatan-catatan itu tadi," ujarnya.

Jokowi mengatakan, sebetulnya masih ada beberapa hal perlu disampaikan lebih detail. Mengenai besaran tarif per kilometer, Jokowi menyatakan bahwa hal itu sudah tidak membebani pikirannya. "Saya, kan, juga sudah punya pegangan, memang enggak mahal, tetapi juga enggak murah. Akan tetapi, kan ini terus terang masih ditenderkan lagi, mestinya bisa turun dari itu," kata Jokowi.

Dalam pertemuannya dengan Dirut PT MRT Jakarta itu, Jokowi juga membahas hal-hal yang tidak didengarnya pada pertemuan terbuka yang berlangsung alot pada Rabu (28/11/2012). Jokowi mengatakan, ketika ia keluar dari ruang pertemuan kemarin, ia belum mendapatkan informasi mengenai perhitungan bisnis proyek tersebut, termasuk soal laba-rugi dan harga tiket.

Terkait dampak lingkungan akibat pengerjaan proyek tersebut, Jokowi yakin bahwa kajian terhadap hal itu sudah dilaksanakan sejak dahulu. Ia menilai kajian-kajian sosial, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya sudah komplet dilaksanakan.

Pembahasan rencana kelanjutan pembangunan MRT ini terus digodok karena ada sanksi berupa materi dan imaterill apabila pembangunannya molor atau batal dilaksanakan. Dalam perjanjian pinjaman (loan agreement), tercantum ketentuan bahwa jika pembangunan MRT terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal, akan dikenai kewajiban membayar bunga sebesar Rp 800 juta per hari. Bunga itu akan menjadi beban Pemprov DKI dan juga pemerintah pusat.

Begitu juga jika Jokowi akhirnya memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan pembangunan MRT dengan alasan biaya yang terlalu mahal. Hal itu akan mendatangkan konsekuensi moral dan nama baik Jakarta serta Indonesia dalam iklim investasi internasional akan tercemar karena dana pinjaman untuk proyek MRT hanya dibebankan bunga kecil, yakni 0,25 persen, berikut jangka waktu pengembalian pinjaman selama 30 tahun.