Kompas.com - 30/11/2012, 08:02 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com  - Pengusaha menyatakan keberatan dengan besarnya upah minimum provinsi yang ditetapkan di sejumlah daerah. Oleh karena itu, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengajukan empat opsi kepada pemerintah.

Opsi pertama, pengusaha meminta pemerintah menangguhkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2013 yang ditetapkan pemerintah daerah.

”Jika itu ditolak, kami menempuh opsi kedua, yakni pengusaha akan melakukan upaya hukum terhadap penetapan UMP 2013 tersebut dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (29/11/2012).

Menurut Suryo, jika opsi pertama dan kedua gagal, pengusaha akan menerapkan opsi ketiga, yakni mengurangi biaya produksi dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). ”Opsi terakhir adalah pengusaha akan menghentikan kegiatan produksi dan selanjutnya merelokasi atau menutup perusahaannya,” ujarnya.

Secara terpisah Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, yang tengah melakukan misi dagang di Dubai, mengatakan, saat ini para importir di Uni Emirat Arab (UEA) mengeluhkan perubahan-perubahan besar yang terjadi secara tiba-tiba, seperti pada kasus upah.

”Mereka mengeluh terkait peningkatan upah buruh yang cukup drastis. Hal itu dipastikan berdampak ke biaya produksi sehingga harga produk Indonesia akan naik,” katanya.

Menurut Bayu, bukan saja perubahan drastis yang mereka keluhkan, melainkan juga stabilitas dalam jangka panjang. ”Ekspor kita ke UEA harus digenjot karena sepanjang tahun ini surplus kita ke mereka turun drastis,” katanya.

Tahun 2006-2011, surplus perdagangan Indonesia ke UEA sebesar 1,5 miliar-2,5 miliar dollar AS per tahun. Namun, tahun ini (periode Januari-Agustus) surplus baru tercatat 13 juta dollar AS saja. Ekspor pada periode tersebut tercatat 1,08 miliar dollar AS, sementara impornya 1,07 miliar dollar AS. Turunnya surplus karena impor Indonesia melonjak, khususnya impor migas dari 407 juta dollar AS menjadi 761 juta dollar AS.

Penangguhan

Sementara itu kalangan buruh mendesak pemerintah tidak mempermudah penangguhan pembayaran UMP tahun 2013 oleh perusahaan tanpa persetujuan perwakilan pekerja. Buruh bakal berunjuk rasa lagi jika pemerintah melakukan hal itu.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.