Demi Fasilitas Gratis, Warga Pilih KTP DKI

Kompas.com - 01/12/2012, 20:42 WIB
Penulis Windoro Adi
|
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski sudah tidak tinggal dan bekerja di Jakarta lagi, ratusan ribu warga yang pernah tinggal di Jakarta Barat (Jakbar), memilih tetap memiliki KTP DKI agar tetap mendapat fasilitas kesehatan dan pendidikan dari Pemprov. Hal ini tentu saja membebani APBD DKI.

Untuk mengurangi kasus ini, Walikota Jakbar Burhanuddin menyeru para ketua RT tidak lagi memberi surat pengantar perpanjangan KTP kepada warga yang nyata-nyata tidak lagi berdomisili di Jakarta.

Sejumlah camat dan wakil camat di Jakbar yang dihubungi terpisah, Sabtu (1/12) mengakui, ribuan warga yang sudah tidak lagi tinggal di Jakarta, tetap memiliki KTP DKI.

"Yang saya khawatirkan, mereka memanfaatkan KTP DKI untuk mendapat fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis. Hal ini tentu akan membebani APBD DKI," kata Wakil Camat Kebon Jeruk, Abdulah yang ditemui kemarin.

Menjelang Pilkada DKI lalu, saat Kompas berkeliling bersama Camat Tambora Isnawa Aji terungkap, ribuan warga yang masih ber-KTP DKI tetapi tidak lagi tinggal dan bekerja di Jakarta, memilih tidak menggunakan hak pilihnya. "Ini yang bikin para pengurus RT repot dan kelelahan melayani surat suara buat mereka," kata Isnawa.

Baik Abdulah maupun Isnawa mengatakan, belum ada payung hukum yang mengatur kesesuaian antara domisili warga dengan KTP DKI yang dimiliki. Hal tersebut diakui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Purba Hutapea yang dihubungi terpisah kemarin.

"Jika warga pindah domisili tetapi tidak melapor dan tidak minta surat pindah, maka sulit kami mencoret nama warga tersebut dari database penduduk DKI. Apalagi kalau ternyata warga yang bersangkutan teratur memperpanjang KTP DKI-nya," ujar Purba.

Ia berharap, kasus ini bisa terpecahkan bila perekaman E-KTP yang terintegrasi dan on line di Kementerian Dalam Negeri, tuntas. "Seharusnya pada akhir tahun 2012 ini sudah tuntas, tetapi kemudian diperpanjang hingga 31 Oktober 2013," tutur Purba.

Ia mengatakan, kasus kepemilikan KTP-DKI yang pemiliknya sudah tidak tinggal di DKI ini bisa dicegah bila ketua RT konsisten tidak memberi surat pengantar perpanjangan KTP.

Burhanuddin sependapat. Ia menyeru para pengurus RT terutama ketua RT, tidak memberi surat perpanjangan KTP DKI kepada warga yang sebenarnya sudah tidak tinggal di Jakarta lagi.

"Kalau hanya pindah lingkungan RT atau kelurahan saja, masih bisalah kita tolerir. Sebab, warga yang bersangkutan masih warga DKI. Oleh karena itu dia masih berhak mendapat fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis.

Tetapi kalau warga yang bersangkutan sudah tidak tinggal di Jakarta lagi, lebih baik para pengurus terutama para ketua RT, berani bertindak tegas tidak lagi memberi surat pengantar perpanjangan KTP DKI," tandas Burhanuddin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 31 Oktober: Tambah 585, Kasus Covid-19 di DKI Jadi 105.597

UPDATE 31 Oktober: Tambah 585, Kasus Covid-19 di DKI Jadi 105.597

Megapolitan
Seorang Pria Tewas akibat Terbawa Arus Deras Saat Mencuci Pakaian di Ciliwung

Seorang Pria Tewas akibat Terbawa Arus Deras Saat Mencuci Pakaian di Ciliwung

Megapolitan
Polisi Duga Ada Urusan Percintaan di Balik Hilangnya Rizky

Polisi Duga Ada Urusan Percintaan di Balik Hilangnya Rizky

Megapolitan
Seorang Perempuan bersama Dua Anaknya Terjebak di Lift Selama 1,5 Jam

Seorang Perempuan bersama Dua Anaknya Terjebak di Lift Selama 1,5 Jam

Megapolitan
Jakarta Terpilih sebagai Kota Terbaik dalam Kemajuan Transportasi

Jakarta Terpilih sebagai Kota Terbaik dalam Kemajuan Transportasi

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: 80 Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Masih Dirawat di Rumah Sakit

UPDATE 31 Oktober: 80 Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Masih Dirawat di Rumah Sakit

Megapolitan
Tabrak Trailer dari Belakang, Pengendara Motor Patah Tulang dari Hidung sampai Paha

Tabrak Trailer dari Belakang, Pengendara Motor Patah Tulang dari Hidung sampai Paha

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: Kumulatif Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 1.823

UPDATE 31 Oktober: Kumulatif Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 1.823

Megapolitan
Lawan Arus Saat Kendarai Motor, Dua Pemuda Tewas Dihantam Mobil Boks

Lawan Arus Saat Kendarai Motor, Dua Pemuda Tewas Dihantam Mobil Boks

Megapolitan
Polda Metro Jaya Antisipasi Puncak Arus Balik Libur Panjang

Polda Metro Jaya Antisipasi Puncak Arus Balik Libur Panjang

Megapolitan
Progres Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Capai 40,85 Persen

Progres Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Capai 40,85 Persen

Megapolitan
Turun Rp 24 Triliun, Anggaran Perubahan DKI Jadi Rp 63,23 Triliun

Turun Rp 24 Triliun, Anggaran Perubahan DKI Jadi Rp 63,23 Triliun

Megapolitan
Pemkot Jakarta Selatan Gelar Vaksinasi Rabies Gratis untuk Hewan Peliharaan

Pemkot Jakarta Selatan Gelar Vaksinasi Rabies Gratis untuk Hewan Peliharaan

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: Tambah 21 Orang, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.180

UPDATE 31 Oktober: Tambah 21 Orang, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.180

Megapolitan
Kronologi Penganiayaan WN Pakistan, Pelaku Mulanya Kesal Diklakson kemudian Menyerang Pakai Senjata Tajam

Kronologi Penganiayaan WN Pakistan, Pelaku Mulanya Kesal Diklakson kemudian Menyerang Pakai Senjata Tajam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X