Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono: Saya Tidak Yakin dengan Bang Rhoma

Kompas.com - 03/12/2012, 12:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis

 JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung pesimistis dengan keinginan raja dangdut Rhoma Irama sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2014. Meski memiliki pendukung yang loyal, pencalonan Rhoma untuk maju sebagai RI-1 dinilai masih kurang meyakinkan.

"Pencapresan Bang Rhoma adalah hak pribadi seseorang. Saya meyakini Bang Rhoma sebagai tokoh, figur publik yang punya rekam jejaknya sudah lama dan mempunyai konstituen yang loyal. Akan tetapi, apakah kemudian ini diusung sebagai calon pada tahun 2014? Saya termasuk dengan jujur yang mengatakan tidak yakin," ujar Pramono, Senin (3/12/2012), di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pramono juga meragukan ada partai politik yang serius mengusung Rhoma. "Maksud saya tidak yakin adalah tidak yakin parpol Islam akan benar-benar usung Rhoma," katanya.

Selain itu, menurutnya, untuk mengusung salah satu figur menjadi calon presiden, sebaiknya  dilakukan mendekati pemilihan. "Orang yang jauh-jauh jadi capres kan tidak ada yang berhasil. Kalau lihat dari Gus Dur, Pak SBY, pencapresannya tidak dilakukan dalam waktu jauh," ujar politisi senior PDI Perjuangan ini.

Pencapresan yang dilakukan jauh sebelum hari pemilihan, kata Pramono, akan membuka peluang timbulnya citra negatif figur tersebut. 

Seperti diberitakan, Rhoma Irama telah menyatakan siap menjadi calon presiden 2014 meski belum ada partai politik yang meminangnya. Ia mulai didekati sejumlah parpol, seperti Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, bahkan sudah sempat bertemu langsung dengan pelantun lagu "Begadang" itu.

Baca juga:
Muhaimin: Semakin Diejek, Rhoma Semakin Populer
Rhoma: Jadi Capres Bukan Ambisi, Melainkan Kewajiban
Jadi Capres, Rhoma Klaim Mendapat Restu PKB
FOTO: Baliho "Rhoma Irama for Presiden"
Rhoma Belum Tentukan Cawapres 2014
Isu SARA Tak Halangi Tekad Rhoma Jadi Capres
 

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com