Soal MRT, Menkeu Dukung Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mendukung prinsip kehati-hatian yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ini mengacu pada usaha Jokowi, panggilan Joko Widodo, mencari tahu lebih detail soal proyek mass rapid transportation (MRT). 

Pertemuan antara Jokowi dan  Agus Martowardojo sedianya digelar sore ini di Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta. Agus, saat menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (4/12/2012), mengatakan, agenda pembicaraan akan menyangkut soal pembiayaan sejumlah proyek di Jakarta, seperti Kanal Banjir Timur dan Barat, pembangunan di daerah Sungai Ciliwung, kereta api Manggarai-Bandara Soekarno-Hatta, dan MRT.

"Saya baru bergabung sebagai menteri keuangan punya pertanyaan yang sama dengan Pak Jokowi. Berapa nilai proyeknya (MRT), kok, bisa 42 persen hibah dan sisanya pinjaman murah. Terus kemudian pengembaliannya seperti apa. Akan dibebankan kepada pengguna seperti apa. Ini pertanyaan-pertanyaan yang belum optimal terjawab," tutur Agus.

Jika saat ini Jokowi mempunyai pertanyaan seperti itu, Agus berpandangan, itu adalah hal baik. Jika seandainya jawabannya tidak bisa diterima akal sehat, Jokowi harus terus menelusuri  sampai ada keyakinan terhadap sebuah struktur pembiayaan yang baik. Konteks awalnya, menurut Agus, proyek MRT diinisiasi Kementerian Perhubungan bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, proyek melibatkan juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keterlibatan Kementerian Keuangan sebagai pihak yang akan menandatangani pinjaman luar negeri adalah tahap akhir.

"Tetapi, bahwa proyek itu harus layak, tidak terjadi penggelembungan, atau terlalu mahal dan lain-lain sangat perlu dilihat oleh Pemda DKI. Kalau perlu, Pemda DKI harus bertanya kepada Menteri Perhubungan dan Kepala Bappenas soal bagaimana cerita awalnya. Karena ini (beban utang) adalah sesuatu yang akan bersama dengan kita selama puluhan tahun," papar Agus.

Agus mengingatkan, setiap proyek besar harus betul-betul dilakukan melalui proses yang benar dan akuntabel. Ini antara lain menyangkut tender yang transparan dan diikuti pemain-pemain besar, baik domestik maupun internasional, yang masing-masing independen sehingga akan menghasilkan proyek terbaik. "Jadi, misalnya MRT adalah proyek yang penting bagi Jakarta, saya dukung seandainya Pak Jokowi ingin mengetahui secara lebih detail dan mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan rencana proyek MRT," kata Agus.

Saat ditanya apakah masih ada ruang untuk perubahan skema pembiayaan jika dianggap perlu, Agus enggan menjawab. Namun, ia menekankan bahwa Jokowi harus berbicara dengan banyak pihak terkait.