Jika Ditolak, Jokowi Minta Beban MRT Dibalik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo rupanya akan terus mengusahakan agar pengembalian pinjaman oleh Pemerintah Pusat untuk megaproyek transportasi massal berbasis rel atau Mass Rapid Transit (MRT) kepada pihak pemberi pinjaman, Japan International Cooperation Agency (JICA) lebih besar jika dibandingkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Selama ini, perbandingan pengembalian pinjaman kepada JICA itu telah disepakati 42:58, yang berarti sebesar 42 persen ditanggung pemerintah pusat dan 58 persen ditanggung Pemprov DKI.

Jokowi menawarkan kepada Kementerian Keuangan, perbandingan sebesar 70:30. Jadi, Pemprov DKI hanya menanggung 30 persen dari total pinjaman kepada JICA.

Namun, nampaknya upaya negosiasi tersebut tidak berjalan lancar. Karena, hingga saat ini, Pemerintah pusat masih belum dapat menyanggupi usulan Jokowi tersebut.

"Yah memang sulit. Saya juga mengerti sulit memang," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Rabu (5/12/2012) malam.

Jokowi masih tetap mengupayakan agar besaran angka yang ia usulkan dapat diterima oleh pemerintah pusat. Apabila situasi terburuk yang ia terima, Jokowi masih dapat menego besaran angka yang ia usulkan, namun tetap pemerintah pusatlah yang harus lebih tinggi bebannya dibanding Pemprov DKI.

"Iya dong, yah kalo enggak 70:30 iya paling mentok-mentoknya dibalik. Sekarang kan 42:58, dibalik jadi 58:42. Enak toh, saya kan orangnya enak," tuturnya.

Oleh karena itu, kata Jokowi, ia telah diajak oleh Menko Perekonomian, Hatta Rajasa untuk membicarakan renegosiasi tersebut dalam sebuah forum yang turut mengundang pihak Pemprov DKI, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, dan Kepala Bappenas.

"Nanti mau diundang ke Pak Menko untuk berbicara ini. Supaya dari awal sampai akhir, akhirnya semua bisa diceritakan secara jelas dan gamblang," kata Jokowi.

Pertemuan itupun direncanakan akan digelar sekitar dua sampai tiga hari mendatang. Jokowi pun mengapresiasi ide tersebut, karena akan memudahkannya untuk lebih memahami dan memutuskan keberlanjutan megaproyek tersebut.

"Kalau ketemu satu-satu mungkin putus-putus. Tapi kalau ketemu semuanya, cerita awal sampai akhir bisa ketemu nanti," ujarnya.

Dalam upaya renegosiasi itu, kemarin Jokowi telah menyambangi Kantor Kementerian Keuangan untuk dapat bertemu dengan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo. Namun, dari pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 90 menit itu tak menghasilkan titik terang terkait nasib keberlanjutan proyek transportasi massal berbasis rel atau Mass Rapid Transit (MRT).

Jokowi menilai komposisi awal pembagian pengembalian pinjaman kepada JICA sebesar 42:58 terlalu memberatkan Pemprov DKI. Oleh karena itu, menurut Jokowi, porsi pemerintah pusat seharusnya lebih besar dibanding Pemprov DKI.

Dengan begitu, diharapkan akan disepakati pula besarnya subsidi dan harga tiket yang lebih rendah dari sebelumnya. Jokowi menghitung harga tiket yang akan ditanggung tiap penumpang akan mencapai Rp 38.000 untuk sekali jalan. Harga tiket itu dinilai tidak feasible mengingat di negara lain saja harga tiketnya hanya sekitar 1 dollar AS atau sekitar Rp 10.000.

Permasalahan harga tiket itu pula yang membuat Jokowi mengusulkan supaya porsi investasi tersebut diubah menjadi 70:30.

"Menyangkut harga tiket. Kalau pakai sekarang ketemu harganya Rp 38.000. Kalau mau Rp 10.000, maka Rp 28.000 disubsidi. Kan berat," katanya.

Dengan melihat nilai investasi dan proyek yang besar itulah, Jokowi sangat berhati-hati sebelum memutuskan apakah akan melanjutkan proyek ini atau tidak.

Jokowi yang baru lima pekan menjabat sebagai orang nomor satu di kalangan pemerintah Provinsi Jakarta tidak ingin diburu-buru untuk menentukan keputusan ini. Ia menegaskan akan melakukan kalkulasi secara cermat karena hal itu menyangkut uang rakyat.

Dalam perjanjian pinjaman (loan agreement), tercantum bahwa jika pembangunan MRT terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal, akan dikenakan kewajiban membayar bunga sebesar Rp 800 juta per hari. Bunga itu selanjutnya menjadi beban Pemprov DKI dan juga pemerintah pusat.

Begitu juga jika Jokowi akhirnya memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan pembangunan MRT dengan alasan biaya yang terlalu mahal, konsekuensi moral dan nama baik DKI Jakarta serta Indonesia di iklim investasi internasional akan tercemar karena dana pinjaman untuk proyek MRT hanya dibebankan bunga kecil, yakni 0,25 persen berikut jangka waktu pengembalian pinjaman selama 30 tahun.