"Jokowi Jangan Ajukan Anggaran Semaunya"

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diminta menjalin kesepahaman dengan pihak legislatif dalam hal penyusunan anggaran 2013.  

Menurut Irman, kesepahaman dalam penyusunan dan pengesahan anggaran antara eksekutif dan legislatif harus terjalin dengan baik. Sebab, bagaimanapun juga, DPRD merupakan representasi rakyat yang mengawal eksekutif dalam mengeksekusi seluruh program-programnya.

"Kesepahaman bukan hanya dari DPRD, melainkan juga Jokowi. Jangan merasa menang pilkada dan mengajukan anggaran semaunya," kata pakar tata negara, Andi Irman Putra Sidin, kepada Kompas.com, Kamis (6/12/2012).

Seperti diberitakan, sampai di pengujung tahun ini, pengesahan APBD DKI 2013 masih sebatas wacana meski di lain sisi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama optimistis Rancangan APBD dapat segera disampaikan pada Menteri Dalam Negeri sekitar 28 Desember. Namun, hal itu masih belum dapat dipastikan. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak juga mendapat restu dari pihak legislatif.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun dinilai belum jelas oleh DPRD. Basuki juga sempat menyampaikan harapannya agar KUA-PPAS dapat ditandatangani pada 7 Desember 2012 agar lekas dibahas bersama DPRD. Namun, di luar itu, DPRD DKI masuk masa reses mulai 6 Desember sampai 13 Desember.

Jika sesuai jadwal, pembahasan KUA-PPAS akan dilakukan mulai 14 Desember untuk dapat disahkan pada 20 Desember dengan catatan tak ada lagi ganjalan dari legislatif yang memicu waktu pengesahan kembali tersendat.

Dari penelusuran Kompas.com, bergulir isu molornya waktu pengesahan KUA-PPAS disebabkan ada sejumlah program yang menuai tarik ulur, seperti program melanjutkan angkutan massal berbasis rel (mass rapid transit/MRT), atau pembangunan enam ruas jalan tol baru. Di luar itu, salah satu fraksi di DPRD masih kukuh menolak KUA-PPAS yang dirancang oleh eksekutif.