Basuki Belum Tahu Ada "Walk Out" di Rapat Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku belum mengetahui rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) diwarnai aksi walk out sejumlah anggota Dewan.

Hal itu terjadi pada Kamis (6/12/2012) siang saat perwakilan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) memaparkan sejumlah program yang akan dijalankan pada tahun depan. "Ah masa? Siapa yang walk out? Saya belum tahu," kata Basuki saat dijumpai di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (7/12/2012) pagi.

Seperti diketahui, sejumlah anggota Dewan dari Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Partai Golkar. Alasan mereka meninggalkan ruang rapat adalah kecewa dengan ulah segelintir anggota Dewan dari fraksi lain yang dinilai menghambat rencana pengesahan dengan cara mengulang-ulang pertanyaan yang sama di setiap agenda rapat.

Perselisihan semakin meruncing karena fraksi, yang mendukung KUA-PPAS DKI 2013 untuk segera disahkan, menuding ada oknum dari Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat (Fraksi PD) sengaja menghambat waktu pengesahan dengan alasan tertentu.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan, yang berasal dari Fraksi PD, menampik tudingan tersebut. Menurutnya, agenda pembahasan anggaran selalu alot di setiap tahunnya karena pihak legislatif harus memastikan urgensi dan efektivitas dari tiap-tiap program yang teranggarkan.

Agenda rapat di DPRD kemarin dihadiri oleh pimpinan DPRD, 15 anggota Badan Anggaran, Kepala Bappeda DKI, Kepala Dinas Perhubungan DKI, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI, serta Kepala Dinas Pendidikan DKI. Rapat seketika buntu ketika agenda tanya jawab berkutat pada mekanisme pengadaan angkutan umum yang digawangi oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Sejatinya, Pemprov DKI Jakarta berencana menandatangani KUA-PPAS 2013 pada hari ini agar dapat dibahas kembali setelah selesai masa reses DPRD, yakni pada 14 Desember mendatang. Akibat kekisruhan ini, agenda pengesahan terancam kembali molor dan akan membawa dampak kurang sedap pada eksekusi program di tahun 2013.